Inflasi Terkendali, Pemkab Kayong Utara Terapkan Operasi Pasar dan Gelar Pangan Murah

Kayong Utara, InfoPublik – Penjabat (Pj) Bupati Kayong Utara, Alfian Salam, menghadiri Rapat Pleno Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Aula Istana Rakyat Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar)  pada Kamis (28/11/2024).

Dalam sambutannya, Alfian menyampaikan komitmen Pemkab Kayong Utara dalam menangani inflasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp23,5 miliar. Anggaran ini mendukung strategi 4K, yaitu menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, sesuai arahan pemerintah pusat.

“Rapat pleno ini menjadi media penting untuk menyepakati kebijakan bersama dalam mengantisipasi gejolak komoditas. Inflasi harus dijaga agar tetap berada dalam rentang yang telah ditetapkan, yaitu 2,5 persen plus minus satu persen,” ujar Alfian.

Ia juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan program inflasi untuk 2024 dan perencanaan jangka menengah 2025–2027. Selain itu, Alfian menegaskan lima strategi utama sesuai arahan Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi, yaitu:

1. Optimalisasi infrastruktur pengairan untuk memperkuat produksi pangan.
2. Penerapan teknologi berbasis riset dalam digitalisasi pertanian.
3. Mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
4. Modernisasi sistem logistik terintegrasi untuk kelancaran distribusi.
5. Penguatan koordinasi pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi.

“Kami optimis dengan strategi ini, TPID Kayong Utara dapat menjaga stabilitas inflasi dan memastikan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan pangan yang berkelanjutan,” tegas Alfian.

Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi dan SDA, Akhmad Subhianto, memaparkan pencapaian pengendalian inflasi 2024. Ia menyebut angka inflasi di Kayong Utara tetap stabil dalam rentang 2,5 persen, hasil dari konsistensi kebijakan TPID, termasuk penerapan strategi 4K.

Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan meliputi:

• Operasi Pasar Murah: Dilaksanakan 20 kali di 12 desa pada enam kecamatan, menyediakan komoditas seperti minyak goreng, tepung terigu, margarin, dan gula pasir.
• Gelar Pangan Murah: Diadakan 19 kali di 11 desa pada enam kecamatan, dengan komoditas utama beras.

Langkah-langkah ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan TPID dalam menjaga kestabilan inflasi sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

(DiskominfoKKU)