Pengembangan BRT di Cekungan Bandung: Solusi Mengurai Kemacetan dan Polusi

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah tengah mempersiapkan pengembangan layanan Bus Rapid Transit (BRT) hingga ke wilayah Cekungan Bandung. Pengembangan ini sebagai upaya mengajak masyarakat di wilayah ini dan sekitarnya agar beralih ke transportasi massal.

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama hadir dalam menyediakan angkutan massal bagi masyarakat.

"Kami berharap dengan adanya BRT bisa menjadi solusi mengurai kemacetan dan mengurangi polusi udara," ujar Dirjen Perhubungan Darat, Risyapudin Nursin sebagaimana dikutip InfoPublik pada Selasa (30/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa pembangunan BRT di Bandung akan mencakup wilayah Cimahi, Padalarang, hingga Sumedang sepanjang 21 km. Selain itu, pembangunan layanan ini juga dilakukan di kota Medan, Sumatera Utara.

Untuk Kota Bandung sendiri telah mengalami kerugian ekonomi sebesar Rp12 triliun per tahun akibat kemacetan. Risyapudin menyampaikan bahwa pengembangan BRT tahap satu akan dimulai pada 2025, tahap dua di 2026, dan tahap tiga dilakukan pada 2027.

"Nantinya sistem angkutan cepat berbasis bus ini akan ramah lingkungan dan menggunakan energi rendah karbon. Waktu tempuhnya akan lebih cepat dengan jalur khusus serta adanya kepastian jadwal," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa tarifnya akan dibuat terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dan tentunya memanfaatkan sistem informasi yang jelas di halte, bus, dan penggunaan aplikasi.

Selain itu, layanan ini akan mengedepankan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam desain bus dan infrastruktur yang inklusif.

"Direncanakan layanan BRT ini akan terintegrasi dengan Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Stasiun Kereta Api Cimahi, Terminal Tipe A Leuwipanjang, dan Stasiun Kereta Cepat Tegalluar," imbuhnya.