BRIN siapkan strategi percepatan pemulihan 705 unitUMKM yang terdampak banjir dan cuaca ekstrem di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat (Foto: Dok BRIN)
Jakarta, InfoPublik – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyiapkan strategi percepatan pemulihan 705 unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak banjir dan cuaca ekstrem di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Strategi ini tidak hanya menyasar pemulihan aktivitas usaha, tetapi juga penguatan akses pasar, pembiayaan, dan ketahanan pelaku usaha terhadap risiko bencana.
Program berbasis riset tersebut diprioritaskan di 11 kabupaten/kota, dengan penguatan kelembagaan di 50 desa. Tim riset BRIN akan memetakan dampak bencana, kondisi sosial-ekonomi pelaku usaha, kapasitas pemulihan, serta kebutuhan dukungan agar intervensi yang diberikan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Bencana hidrometeorologi pada kuartal IV 2025 berdampak pada 52 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut. Bencana ini menewaskan lebih dari 1.100 orang, menyebabkan lebih dari 130.000 orang mengungsi, serta menimbulkan kerugian ekonomi sekitar Rp68,67 triliun.
Dampaknya terhadap UMKM mencakup kerusakan aset usaha, terhambatnya produksi dan rantai pasok, keterbatasan modal kerja, hingga terganggunya akses pasar. Kondisi tersebut membuat pemulihan usaha menjadi salah satu faktor penting dalam menggerakkan kembali perekonomian masyarakat.
Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan (PR KKEK) BRIN sekaligus Koordinator Riset Percepatan Ekonomi Melalui Pemulihan UMKM Pascabencana Banjir Bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Umi Karomah Yaumidin, mengatakan tim riset yang beranggotakan sekitar 21 orang akan mengkaji aspek ekonomi, modal sosial, dan tata kelola pascabencana.
“Target dari program ini adalah triple dividend, yaitu pengurangan risiko bencana, peningkatan produktivitas, dan menghasilkan manfaat bersama yang memperkuat modal sosial serta keberlanjutan kelembagaan,” ujar Umi dalam Rapat Koordinasi Teknis Kegiatan Pemulihan UMKM Terdampak Bencana Banjir Sumatra di KST Sarwono Prawirohardjo BRIN, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Pendekatan tersebut diharapkan membuat pemulihan ekonomi tidak berhenti pada kembalinya aktivitas usaha. Pelaku UMKM juga perlu memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menghadapi gangguan produksi, distribusi, dan pemasaran apabila bencana serupa kembali terjadi.
Hal ini penting mengingat UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Dengan peran tersebut, pemulihan UMKM turut menentukan kecepatan masyarakat kembali produktif setelah bencana.
Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) BRIN, Agus Eko Nugroho, menegaskan bahwa percepatan pemulihan UMKM dapat menggerakkan kembali produksi dan distribusi barang serta jasa, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kalau kita bisa secepat mungkin mengakselerasi pemulihan UMKM, maka proses produksi dan reproduksi barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bisa terjadi,” ujarnya.
Menurut Agus, riset perlu menghasilkan diagnosis yang terperinci dan solusi yang dapat diterapkan. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra pendukung diperlukan agar rekomendasi riset sesuai dengan kebutuhan wilayah terdampak.
Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, Agus Haryono, menambahkan bahwa riset tersebut dirancang untuk menghasilkan strategi pemulihan yang komprehensif dan berbasis bukti. Hasilnya diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menentukan intervensi yang tepat.
Dari sisi rehabilitasi dan rekonstruksi, Wakil Kepala Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Marsma TNI Ridha Hermawan, menyampaikan bahwa pemulihan infrastruktur harus berjalan seiring dengan pemulihan ekonomi masyarakat. Ia melaporkan bahwa 198 dari 210 pasar yang terdampak bencana telah kembali beroperasi.
“Ukuran keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan seberapa cepat kita membangun kembali apa yang rusak, tetapi juga seberapa cepat kita mampu mengembalikan harapan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Beroperasinya kembali pasar menjadi salah satu indikator pemulihan aktivitas ekonomi. Namun, keberlanjutan usaha tetap membutuhkan dukungan modal, ketersediaan bahan baku, kelancaran distribusi, dan akses konsumen agar pelaku UMKM dapat kembali memperoleh pendapatan.
Kementerian UMKM turut menyiapkan anggaran Rp618,8 miliar untuk mendukung pemulihan usaha terdampak bencana. Program tersebut mencakup bantuan Presiden sebesar Rp3 juta per usaha mikro dengan target 200.000 penerima, pengadaan peralatan produksi, pemberdayaan UMKM, serta layanan Klinik UMKM Bangkit.
Pelaksana Tugas Asisten Deputi Legalitas dan Perlindungan Usaha Mikro Kementerian UMKM, Agus Hidayat, mengatakan penyaluran bantuan masih melalui proses verifikasi untuk memastikan bantuan diterima oleh pelaku usaha yang memenuhi kriteria.
Selain bantuan langsung, pemerintah memperkuat akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan pemasaran digital untuk membantu UMKM mempertahankan keberlangsungan usahanya.
Sementara itu, BRIN mendukung penanganan bencana melalui analisis citra satelit, pemetaan wilayah terdampak, dan penyediaan data untuk memperkuat perencanaan rehabilitasi serta mitigasi risiko. Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pemulihan dan mempertimbangkan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
Melalui riset dan kolaborasi lintas sektor, BRIN mendorong agar pemulihan UMKM di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dilakukan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pulihnya aktivitas perdagangan, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha membangun kembali kemandirian ekonomi dan menghadapi risiko bencana pada masa mendatang.
