Pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah, sekolah, dan fasilitas umum (Foto: Dok BRIN)
Jakarta, InfoPublik – Pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah, sekolah, dan fasilitas umum. Trauma penyintas, hilangnya mata pencaharian, rusaknya ruang sosial, hingga persoalan dokumen kependudukan menjadi tantangan yang perlu ditangani agar masyarakat dapat bangkit secara berkelanjutan.
Catatan tersebut mengemuka dari kunjungan lapangan Tim Literasi Kebencanaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) selama sekitar 10 hari di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Hasil refleksi lapangan itu dibahas dalam webinar seri #UpdateSumatera bertajuk Refleksi Tim Literasi Kebencanaan: Catatan Lapangan dari Aceh Utara dan Aceh Tamiang.
Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Ali Yansyah Abdurrahim mengatakan, pemulihan perlu mempertimbangkan perspektif sosial dan humaniora untuk memahami kerentanan penduduk, kapasitas masyarakat, serta hubungan sosial yang memengaruhi kemampuan warga menghadapi dampak bencana.
“Pemulihan juga harus menempatkan manusia, komunitas, dan keberlanjutan penghidupan sebagai bagian utama dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Ali, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Senin (19/10/2026).
Ia menjelaskan, forum tersebut merupakan ruang refleksi atas pengalaman tim di lapangan, bukan pemaparan hasil akhir penelitian. Catatan yang terkumpul akan menjadi bahan untuk menguji pendekatan, mengidentifikasi persoalan yang belum tertangani, serta merumuskan langkah lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Peneliti Pusat Riset Agama dan Kepercayaan BRIN, Yumasdaleni, mengungkapkan bahwa dampak bencana di Aceh Utara tidak hanya berupa kerusakan bangunan, tetapi juga hilangnya ruang hidup dan ikatan sosial masyarakat.
Saat mengunjungi Kecamatan Sawang, tim mendapati kawasan yang dua desanya dilaporkan hanyut akibat banjir bandang. Perubahan bentang sungai terlihat di lokasi. Rumah, kebun, sekolah, masjid, serta tempat warga berkumpul turut terdampak. Sebagian masyarakat bahkan tidak lagi tinggal di kawasan tersebut.
Bencana juga menimbulkan persoalan administratif. Dokumen penting milik keluarga, termasuk buku nikah, hilang dan harus diurus kembali. Pada saat yang sama, fasilitas pelayanan setempat ikut terdampak sehingga menambah tantangan bagi warga untuk memulihkan kehidupan mereka. “Yang paling sulit dipulihkan itu adalah identitas komunitas,” ujar Yumasdaleni.
Menurutnya, pengalaman di lapangan memperlihatkan pentingnya memperhatikan kondisi emosional penyintas ketika peneliti menggali informasi. Dalam salah satu wawancara, tim menghentikan proses pengumpulan data setelah responden mulai mengalami tekanan emosional saat mengingat kembali peristiwa bencana.
Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa penyintas perlu diberi ruang untuk menentukan batas kesediaan mereka dalam bercerita. Pengumpulan data harus dilakukan dengan menghormati kondisi psikologis dan martabat masyarakat yang terdampak.
Yumasdaleni menegaskan, pengalaman dan harapan warga perlu ditindaklanjuti agar tidak berhenti sebagai laporan atau publikasi ilmiah. “Catatan lapangan harus diterjemahkan menjadi rekomendasi yang relevan dan peluang tindak lanjut yang realistis sesuai kebutuhan warga,” katanya.
Salah satu kebutuhan yang disampaikan masyarakat selama kunjungan adalah dukungan penyediaan air minum bersih di Aceh Utara. Kebutuhan tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi di lingkungan BRIN. Hal ini menunjukkan pentingnya menghubungkan informasi lapangan dengan pihak yang dapat memberikan respons nyata.
Peneliti Pusat Riset Pendidikan BRIN Shiyamu Manurung menyoroti perubahan bentang alam di kawasan Aceh hingga Aceh Utara. Berdasarkan pengamatannya, sejumlah wilayah yang sebelumnya masih memiliki tutupan hutan kini berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.
Pengamatan tersebut belum membuktikan hubungan sebab-akibat dengan bencana yang terjadi. Namun, perubahan tutupan lahan menjadi salah satu persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami keterkaitan pengelolaan lingkungan dan risiko kebencanaan.
Shiyamu juga mencatat beragam cara masyarakat memaknai bencana. Sebagian warga menghubungkannya dengan agama, takdir, kepemimpinan, maupun kondisi lingkungan.
Menurutnya, literasi kebencanaan perlu memperhatikan konteks sosial dan pengetahuan yang hidup di tengah masyarakat. Penjelasan ilmiah dan kebijakan formal tetap penting, tetapi penyampaiannya perlu mempertimbangkan cara masyarakat memahami serta merespons bencana.
“Ekologi yang dilihat dalam keseimbangan memang merupakan sesuatu hal yang harus menjadi perhatian, baik itu kelompok agama, kelompok budaya, kebijakan pemerintah dan sebagainya,” tutur Shiyamu.
Ia menilai, pengalaman langsung masyarakat dapat menjadi pintu masuk untuk membangun pemahaman kebencanaan. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman tersebut perlu diperkuat agar warga lebih siap menentukan langkah ketika menghadapi situasi serupa pada masa mendatang.
Aspek lain yang menjadi perhatian tim adalah peran ruang sosial informal dalam membantu masyarakat kembali menjalani kehidupan. Peneliti Pusat Riset Pendidikan BRIN Ramadoni mengamati bahwa kedai kopi relatif cepat kembali beroperasi, meskipun sebagian warga masih tinggal di tenda atau hunian sementara.
Kedai kopi tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul. Ruang tersebut juga menjadi tempat warga bertukar informasi, membicarakan persoalan bersama, dan mengoordinasikan kegiatan masyarakat. “Hal yang tidak selesai melalui regulasi kantor bahkan itu akan dengan mudah bisa diselesaikan melalui kedai kopi,” ungkap Ramadoni.
Menurutnya, keberadaan ruang sosial seperti kedai kopi berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan literasi kebencanaan dan pelatihan masyarakat. Pendekatan ini dapat diperkuat melalui keterlibatan tokoh agama, penyuluh agama, perguruan tinggi, serta jejaring lokal yang telah memiliki kedekatan dengan warga.
Kolaborasi dengan mitra lokal juga membantu tim menghimpun data lapangan. Dalam kegiatan tersebut, tim berhasil mengumpulkan lebih dari 3.000 respons kuesioner, melampaui target awal sebanyak 1.000 respons.
BRIN merencanakan pengembangan tiga modul literasi kebencanaan yang ditujukan bagi masyarakat, sekolah, serta pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan. Modul tersebut diharapkan dapat digunakan dalam pembelajaran dan pelatihan, termasuk di wilayah lain dengan penyesuaian terhadap kondisi serta karakteristik masyarakat setempat.
Pada 2027, agenda yang direncanakan mencakup pengembangan model literasi bencana berbasis kearifan lokal, pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya, restorasi lahan, serta penyusunan peta kerentanan sosial dan peta jalan perlindungan sosial pascabencana.
Tim juga merencanakan riset aksi pemberdayaan perempuan dan pengolahan sedimen lumpur banjir berbasis komunitas di Desa Dayah Huseen dan Menasah Mancang.
Rangkaian agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada kapasitas masyarakat, perlindungan kelompok rentan, dan keberlanjutan penghidupan.
Pengalaman di Aceh Utara dan Aceh Tamiang menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pembangunan fisik perlu berjalan beriringan dengan pemulihan sosial, dukungan terhadap penyintas, pemahaman lingkungan, serta penguatan pengetahuan lokal.
Melalui pengembangan literasi kebencanaan yang berorientasi pada kebutuhan warga, BRIN berupaya menjembatani pengetahuan ilmiah dan pengalaman masyarakat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
