Mendagri Tito Karnavian (tengah), didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kiri) dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/10/2026). (Foto: InfoPublik/Risyad-M)
Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa luasnya daerah terdampak serta potensi bencana susulan menjadi dua tantangan utama dalam percepatan proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di tiga provinsi wilayah Sumatra.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito, dalam Konferensi Pers terkait Progres Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang digelar di Ruang Rapat Posko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Jakarta, Rabu (21/10/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Tito yang juga selaku Ketua Satgas PRR, dan didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
"Bencana di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar berdampak terhadap 58 kabupaten/kota dan 2,1 juta orang," ujar Tito.
Tito mengatakan, luasnya cakupan wilayah terdampak memerlukan waktu untuk penanganan secara menyeluruh. Selain itu, ancaman bencana susulan seperti banjir dan tanah longsor yang kembali menerjang beberapa wilayah, seperti di Aceh dan Sumatra Barat, turut memengaruhi dinamika proses pemulihan di lapangan.
Meski demikian, pemerintah pusat berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh penanganan dampak bencana tersebut dalam jangka menengah.
"Tiga tahun ditargetkan untuk mengatasi dampak bencana di Sumatra. Pemerintah terus bekerja dalam mempercepat rehab dan rekon di Sumatra," kata Tito.
Dalam mendukung percepatan tersebut, Tito mengimbau pemerintah daerah, khususnya di Sumatra Barat, untuk segera menyelesaikan kendala administratif di tingkat lokal, terutama terkait ketersediaan lahan. "Kami minta bantuan Gubernur Sumbar agar masalah tanah untuk pembangunan rumah dan jalan bisa selesai," tegasnya.
Dampak bencana juga memberikan kerugian signifikan pada sektor kelautan dan perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan (PKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa ribuan armada kapal nelayan dan puluhan ribu hektare lahan budidaya mengalami kerusakan parah akibat bencana.
"Setidaknya ada 3.000 kapal nelayan, juga 30 ribu hektare wilayah yang terdampak. Kapal yang rusak maupun hilang, termasuk alat tangkap, tercatat sebanyak 3.612 unit. Untuk tambak dan kolam ikan yang terdampak luasnya sekitar 30.723 hektare," kata Trenggono.
Guna mendukung pemulihan sarana dan prasarana di sektor kelautan serta perikanan, Kementerian PKP telah menyalurkan bantuan alat berat ke lokasi terdampak. "Kami mengirimkan 12 ekskavator untuk pemulihan di Sumatra," tambah Trenggono.
