Dua Tahun Prabowo-Gibran: KKP Pulihkan Usaha Perikanan Pascabencana Sumatra

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat pemulihan usaha masyarakat kelautan dan perikanan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Hingga Oktober 2026, sebanyak 5.729,33 hektare tambak dan kolam budi daya ikan telah kembali beroperasi. Berbagai dukungan juga disalurkan untuk membantu nelayan kembali melaut serta memulihkan usaha pengolahan ikan dan produksi garam rakyat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pemulihan pascabencana menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat sekaligus memastikan sektor kelautan dan perikanan tetap berkontribusi bagi perekonomian nasional.

“Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kami terus mendorong program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di wilayah terdampak bencana Sumatera, prioritas kami adalah mempercepat pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalankan usaha dan aktivitas ekonominya,” ujar Menteri Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berdampak pada berbagai kelompok usaha, meliputi 2.742 nelayan, 16.023 pembudidaya ikan, 364 unit pengolah ikan, serta 1.095 petambak garam. Kerusakan turut terjadi pada 2.041 sarana penangkapan ikan, 31.248 hektare lahan tambak dan kolam beserta prasarana pendukung, serta 2.053 unit keramba. Kawasan tambak garam di enam kabupaten/kota juga masuk dalam wilayah terdampak.

Untuk mendukung nelayan agar dapat kembali melaut, KKP telah memberikan bantuan 129 unit mesin kapal penangkap ikan dan 302 paket alat penangkapan ikan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari pemulihan sarana usaha yang dibutuhkan nelayan untuk kembali melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Pada usaha pengolahan hasil perikanan, KKP menyalurkan 366 unit coolbox dan paket peralatan pengolahan. Bantuan ini diarahkan untuk mendukung penanganan hasil perikanan dan membantu pelaku usaha kembali menjalankan kegiatan produksinya.

“Pemulihan harus menjangkau seluruh mata rantai usaha, mulai dari penangkapan dan budi daya hingga pengolahan hasil perikanan dan produksi garam. Karena itu, kami terus mempercepat rehabilitasi sarana yang terdampak agar masyarakat memiliki dukungan untuk kembali produktif dan mengembangkan usahanya,” lanjut Menteri Trenggono.

Di sektor garam, KKP merehabilitasi 506 dapur perebusan garam yang tersebar di lima kabupaten di Aceh. Untuk mendukung percepatan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi, KKP juga memanfaatkan 12 unit ekskavator di wilayah terdampak.

Rangkaian upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana. KKP terus mendorong agar sarana usaha yang terdampak dapat kembali berfungsi dan masyarakat kelautan dan perikanan dapat melanjutkan kegiatan ekonominya secara berkelanjutan.