Bupati Nagan Raya Dr. TR. Keumangan bersama Wakil Bupati Raja Sayang dan jajaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengikuti rakor tersebut dari Ruang Pusdatin Bappeda, Kompleks Perkantoran Suka Makmue.
Suka Makmue, InfoPublik — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa pemulihan fasilitas kesehatan pascabencana di wilayah Sumatra menunjukkan kemajuan. Rumah sakit umum daerah (RSUD) dilaporkan hampir 100 persen pulih, seluruh puskesmas telah kembali berfungsi, dan tinggal enam puskesmas pembantu yang masih memerlukan penyelesaian.
Perkembangan tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi (rakor) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang digelar secara daring, Kamis (15/10/2026).
Dalam arahannya, Tito menjelaskan bahwa percepatan pemulihan fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dari pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang ditargetkan berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026–2028.
“RSUD hampir 100 persen pulih, puskesmas 100 persen, dan tinggal enam puskesmas pembantu yang belum selesai. Kami menyampaikan hal ini agar masyarakat mengetahui bahwa proses percepatan rehab-rekon yang ditargetkan berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026–2028, terus berjalan,” ungkap Tito.
Mendagri juga mengapresiasi upaya Kementerian Kesehatan dalam memulihkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Selain perkembangan fasilitas kesehatan, Tito memaparkan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana di Sumatera.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap proses pemulihan melalui tiga bentuk tambahan dukungan anggaran.
Dukungan pertama berupa tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4 miliar kepada masing-masing dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Selain itu, pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp20 miliar kepada masing-masing pemerintah provinsi. Dengan demikian, total dukungan anggaran pada tahap pertama mencapai Rp268 miliar.
“Selain itu, setiap provinsi memperoleh tambahan Rp20 miliar. Total alokasi bantuan pada tahap ini mencapai Rp268 miliar,” sebut Tito.
Dukungan kedua berupa Bantuan Keuangan Presiden melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dengan total Rp10,64 triliun bagi Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beserta kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Adapun dukungan ketiga merupakan Bantuan Keuangan Presiden melalui TKD sebesar Rp1,44 triliun untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang terdampak bencana di Sumatera.
“Yang ketiga, Bantuan Keuangan Presiden melalui TKD sebesar Rp1,44 triliun bagi provinsi, kabupaten, dan kota terdampak bencana Sumatra,” tambahnya.
Sementara itu, seusai mengikuti rakor, Bupati Nagan Raya, TR Keumangan, mengatakan pembahasan difokuskan pada perkembangan penanganan dan pemulihan pelayanan kesehatan, rehabilitasi fasilitas kesehatan, serta dukungan anggaran bagi daerah terdampak bencana.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pembahasan ini penting untuk memastikan pemulihan layanan kesehatan dan fasilitas pendukungnya dapat berjalan dengan baik, terutama di daerah yang terdampak bencana,” ujar TR Keumangan melalui konferensi video dari Ruang Pusdatin Bappeda, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Nagan Raya mendukung langkah pemerintah pusat dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk pemulihan di Kabupaten Nagan Raya.
“Kami berharap melalui koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemulihan pascabencana berjalan optimal,” imbuhnya.
(MC Kab Nagan Raya/SA)
