Karhutla Riau Masih Mengancam, Pemegang HGU Diminta Jangan Abaikan Tanggung Jawab

Pekanbaru, InfoPublik — Pemegang hak guna usaha (HGU), perusahaan pengelola lahan, pemerintah, dan masyarakat diminta meningkatkan tanggung jawab dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama saat musim kemarau masih berlangsung di Provinsi Riau.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, menegaskan penanganan karhutla bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama yang mencakup aspek moral, jabatan, hingga hukum.

“Tanggung jawab ini adalah milik kita bersama untuk memadamkan sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Harus kita pikul bersama terbagi menjadi tiga lapis utama seperti tanggung jawab moral, yaitu kewajiban kita kepada sesama manusia dan kelestarian alam,” ujarnya dalam rapat koordinasi secara virtual, Senin (7/9/2026).

Menurut Djamari, setiap pihak juga memiliki tanggung jawab sesuai jabatan dan kewenangannya, khususnya mereka yang memiliki peran dalam pengelolaan lahan.

“Kemudian tanggung jawab jabatan dan kehormatan diri pribadi masing-masing. Terakhir, tanggung jawab hukum yang diatur oleh negara,” jelasnya.

Ia menegaskan tanggung jawab hukum menjadi konsekuensi apabila kewajiban moral maupun tanggung jawab sesuai jabatan tidak dijalankan.

“Apabila dua tanggung jawab tidak dikerjakan, maka kita mau tidak mau harus berhadapan dengan tanggung jawab hukum. Hal inilah yang harus kita sadari bersama,” tegasnya.

Djamari meminta penanganan terhadap pelanggaran terkait karhutla dilakukan dengan segera dan tegas. Perhatian juga diarahkan kepada pemegang HGU serta perusahaan yang memanfaatkan kawasan lahan dan hutan.

“Tindakan seperti ini yang harus dilakukan, memang harus segera dan tegas. Untuk itu kita punya undang-undang yang mengatur soal itu, bahkan sudah ada juga mengatur juga undang-undang yang berkaitan dengan kearifan lokal sudah kita bicara dengan para gubernur untuk mengatasi itu semua dan ini ada yang berkaitan dengan para HGU serta para perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan,” tambahnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan arahan tersebut harus menjadi perhatian seluruh pihak, terutama pemegang HGU di daerah rawan karhutla.

“Tadi kita telah mendengar bersama arahan dari Pak Menko Polkam RI terkait penanganan dan pencegahan kebakaran hutan serta lahan (karhutla). Khususnya yang ditujukan kepada para pemegang Hak Guna Usaha (HGU),” kata SF Hariyanto.

Menurutnya, ancaman karhutla masih perlu diwaspadai karena musim kemarau masih berlangsung. Kondisi tersebut disertai peningkatan suhu udara dan mulai berkurangnya ketersediaan air di sejumlah embung.

“Perlu kita sadari bersama bahwa ancaman El Nino dan musim kemarau saat ini masih panjang bahkan belum melewati separuh jalannya. Cuaca makin panas dan kondisi air di embung-embung penampungan sudah mulai berkurang,” ungkapnya.

SF Hariyanto meminta seluruh pihak tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan, kata dia, harus dilakukan sejak dini, terutama pada wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla tinggi.

“Oleh karena itu, saya minta perhatian bersama agar tidak ada lagi pihak yang membuka lahan dengan cara membakar. Seluruh tim satgas juga selalu bersiaga dan terus diterjunkan ke titik-titik yang rawan,” pungkasnya.