Pemulihan pendidikan pascabencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus menunjukkan kemajuan menjelang satu tahun bencana. (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik – Pemulihan pendidikan pascabencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus menunjukkan kemajuan menjelang satu tahun bencana. Hingga November 2026, sebanyak 4.922 satuan pendidikan telah kembali menyelenggarakan pembelajaran secara normal. Sementara itu, penyaluran dana revitalisasi sekolah mencapai Rp2,99 triliun atau 98,8 persen dari total alokasi Rp3,03 triliun.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga mencatat 2.196 sekolah telah menyelesaikan pekerjaan revitalisasi dengan progres 95–100 persen. Capaian ini menjadi bagian dari upaya memulihkan layanan pendidikan sekaligus memastikan sekolah terdampak dapat kembali beroperasi dengan lebih aman.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan, revitalisasi dilakukan terhadap 3.134 satuan pendidikan melalui dua mekanisme, yakni swakelola untuk 2.867 satuan pendidikan dan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk 267 satuan pendidikan.
Dana bantuan revitalisasi tahap pertama telah disalurkan kepada seluruh satuan pendidikan penerima. Adapun 188 sekolah masih dalam proses pencairan dana tahap kedua.
“Hingga saat ini, 2.196 sekolah penerima manfaat telah menyelesaikan progres pekerjaan dengan skala 95–100 persen. Progres tertinggi terdapat di jenjang SMA, SMK, dan PAUD, dengan lebih dari 85 persen sekolah telah menyelesaikan pekerjaan fisik di atas 95 persen,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Pemulihan pendidikan di tiga provinsi Sumatra tidak hanya berfokus pada perbaikan bangunan sekolah. Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan bagi murid, menyediakan sarana pembelajaran, memperkuat pendidikan vokasi, serta mendukung pemulihan psikologis guru dan tenaga kependidikan.
Melalui Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan telah menjangkau 1,58 juta murid dengan total anggaran Rp1,16 triliun. Kemendikdasmen juga menyediakan 470.235 paket sarana pembelajaran senilai Rp688,8 miliar dan peralatan praktik untuk 131 SMK senilai Rp410 miliar.
Dukungan lainnya berupa penyediaan 2,09 juta eksemplar buku, pelatihan dukungan psikososial dan kesiapsiagaan bencana bagi 90.962 guru, serta bantuan peralatan untuk 71 lembaga kursus.
“Dengan demikian, total dukungan Kemendikdasmen untuk pemulihan layanan pendidikan di tiga provinsi Sumatra pada 2026 telah mencapai Rp5,61 triliun,” kata Abdul Mu’ti.
Besarnya dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana mencakup keberlanjutan proses belajar, bukan semata-mata pembangunan kembali fasilitas fisik. Ketersediaan ruang belajar, buku, peralatan praktik, dan dukungan psikososial menjadi bagian penting agar murid dan tenaga pendidik dapat kembali menjalankan aktivitas pendidikan.
Meski menunjukkan kemajuan, proses revitalisasi masih menghadapi tantangan berupa bencana susulan. Banjir kembali berdampak pada sejumlah sekolah, antara lain di Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Sekolah yang kembali terdampak kini menjalani proses pembersihan agar kegiatan pendidikan dapat segera dipulihkan.
Di sisi lain, Kemendikdasmen juga mempercepat pembangunan sekolah yang harus direlokasi. Sebanyak 36 sekolah telah memasuki tahap pembangunan. Pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menuntaskan penyediaan lahan bagi sekolah yang belum dapat dibangun di lokasi baru.
Tantangan tersebut menegaskan pentingnya memastikan pembangunan sekolah pascabencana tidak hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga mempertimbangkan risiko bencana di masa mendatang.
Selain Sumatra, Kemendikdasmen mempercepat pemulihan layanan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa. Program revitalisasi menyasar 2.119 sekolah.
Hingga November 2026, sebanyak 1.084 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan nilai mencapai Rp1,05 triliun. Penandatanganan tersebut menjadi tahap awal pelaksanaan revitalisasi di sekolah penerima manfaat.
Abdul Mu’ti menjelaskan, dana revitalisasi tahap pertama telah diterima oleh 642 sekolah. Penyaluran bantuan, termasuk dana tahap kedua, telah mencapai total Rp464 miliar. Sementara itu, 1.035 sekolah lainnya masih dalam proses penandatanganan PKS.
Untuk mendukung pemulihan di luar perbaikan fisik, Kemendikdasmen melibatkan 518 fasilitator dalam layanan dukungan psikososial dan kesiapsiagaan bencana. Program tersebut telah menjangkau lebih dari 10.345 guru dan tenaga kependidikan di 3.621 sekolah yang tersebar di tujuh kabupaten terdampak.
Memasuki periode musim hujan, Kemendikdasmen menargetkan penyelesaian revitalisasi sekolah terdampak bencana di Sumatra hingga akhir 2026. Di NTT, percepatan penandatanganan PKS dan pendampingan teknis terus dilakukan, termasuk penambahan ruang kelas bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat.
Pemerintah juga memperkuat kesiapsiagaan satuan pendidikan menghadapi potensi bencana melalui penerapan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan sekolah tidak hanya kembali beroperasi, tetapi juga lebih siap menghadapi risiko bencana berikutnya.
“Memasuki rentang waktu musim hujan, kami terus memperkuat kesiapsiagaan sekolah menghadapi hal tersebut. Upaya itu sejalan dengan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan kami juga berkomitmen untuk menuntaskan revitalisasi sekolah di wilayah terdampak bencana untuk menghadirkan bangunan sekolah yang lebih aman melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB),” pungkas Abdul Mu’ti.
