Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendri Zulviton, (foto: Istimewa/KPM Kemkomdigi)
Padang, InfoPublik – Pemerintah Kota Padang terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025. Setelah perbaikan rumah rusak ringan dan sedang serta sejumlah fasilitas publik, pekerjaan kini berfokus pada pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak dan pemulihan infrastruktur berskala besar, terutama sungai.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendri Zulviton, mengatakan, berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), total kerusakan dan kerugian akibat bencana tersebut mencapai sekitar Rp3,7 triliun.
“Kalau untuk rusak ringan dan rusak sedang yang sudah terdaftar dalam SK itu semua sudah kita perbaiki. Sementara kalau yang rusak berat, itu memang sekarang dalam proses pembangunan huntap,” ujar Hendri saat ditemui dikantornya, Padang, Sumatra Barat (Sumbar) Kamis (12/11/2026)
Di Kota Padang, terdapat 523 unit rumah yang masuk dalam daftar keputusan pemerintah dengan kategori rusak berat. Untuk memenuhi kebutuhan hunian warga, pemerintah menyiapkan pembangunan huntap dengan dua skema, yakni terpusat dan mandiri.
Huntap terpusat pertama dibangun di kawasan Bumi Perkemahan, Lubuk Minturun, Balai Gadang. Pemerintah Kota Padang menyediakan lahan untuk pembangunan 340 unit rumah yang dikerjakan melalui program pemerintah pusat. Hingga akhir 2026, pembangunan ditargetkan menghasilkan sekitar 153 unit.
Lokasi berikutnya berada di Sungkai. Pemerintah Kota Padang telah menyediakan lahan seluas 4,6 hektare untuk pembangunan sekitar 183 unit huntap. Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 unit telah dikontrakkan pada 2026 dan kini dalam tahap pengerjaan.
Selain pembangunan melalui pemerintah, terdapat bantuan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebanyak 10 unit rumah yang telah selesai dan dihuni warga. Sementara itu, pembangunan huntap mandiri melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memiliki satu unit rumah percontohan. Pemerintah Kota Padang mengusulkan pembangunan 29 unit melalui skema tersebut.
Dalam skema huntap mandiri, warga terdampak menyediakan lahan sendiri, tetapi lokasinya harus berada di luar area tempat tinggal semula yang terdampak bencana.
“Jadi untuk huntap ini kita targetkan memang di 2027 itu selesai semuanya. Jadi di Kota Padang itu SK yang masuk dalam rusak berat itu sebanyak 523 unit. Mungkin ditarget di 2026 ini separuh sudah selesai. Jadi mungkin separuh lagi nanti di tahun 2027,” kata Hendri.
Selain hunian, pemerintah juga menangani infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah kota melalui dukungan dana transfer ke daerah (TKD) dan APBD. Pekerjaan tersebut mencakup perbaikan jalan, jembatan, drainase, dan irigasi.
Hendri menyebutkan, Kota Padang memperoleh alokasi TKD lebih dari Rp350 miliar untuk mendukung pemulihan infrastruktur. Sejumlah pekerjaan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah teknis, termasuk pembangunan fasilitas umum dan akses jalan menuju kawasan huntap.
Sementara itu, sejumlah fasilitas pelayanan publik telah kembali pulih. Perbaikan puskesmas yang mengalami kerusakan ringan dan sedang telah diselesaikan. Rumah ibadah yang terdampak juga telah diperbaiki. Adapun sekolah yang hanyut akibat banjir masih dalam proses pembangunan dengan dukungan pihak ketiga.
Meski demikian, pemulihan infrastruktur sungai masih menjadi pekerjaan besar. Dari enam daerah aliran sungai di Kota Padang, sejumlah kawasan seperti Lubuk Minturun, Guwo, Pasar Lalang, dan Batu Busuk masih menghadapi luapan air setelah bencana 2025.
Penanganan sungai menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai. Hendri menjelaskan, balai telah melakukan normalisasi dengan mengeruk sedimen dan menyusun batu-batu besar di alur sungai sebagai langkah penanganan sementara. Untuk penanganan permanen, pemerintah pusat melalui balai menyiapkan pembangunan sabo dam dan check dam sebagai bangunan penahan aliran air.
“Selama ini Balai Wilayah Sungai sudah bekerja. Mereka melakukan pekerjaan normalisasi sungai, mengeruk sedimen yang ada di sungai, kemudian batu-batu besar yang ada di sungai itu sudah mereka susun. Sudah berjalan. Tapi itu sifatnya sementara,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan bangunan pengendali aliran sungai tersebut telah memasuki tahap kontrak dengan nilai anggaran sekitar Rp1,2 triliun. Pekerjaan permanen itu diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2028.
Selain sungai, pemulihan juga mencakup infrastruktur irigasi yang rusak, termasuk Irigasi Gunung Nago. Kerusakan saluran tersebut berdampak pada ketersediaan air bagi masyarakat dan lahan persawahan di sejumlah kawasan. Untuk sementara, pemerintah kota memasok air guna membantu memenuhi kebutuhan warga.
Hendri menjelaskan, pembagian tanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi mengikuti kewenangan masing-masing pemerintah. Infrastruktur milik pemerintah kota ditangani Pemko Padang, aset milik provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sedangkan sungai dan sejumlah infrastruktur pusat ditangani pemerintah pusat melalui balai terkait.
Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak dapat diselesaikan sekaligus karena besarnya kerusakan dan luasnya cakupan pekerjaan. Pemerintah Kota Padang menargetkan pembangunan huntap selesai pada 2027, sementara penanganan infrastruktur besar, khususnya sungai, dilanjutkan secara bertahap hingga pekerjaan permanen dapat diselesaikan.
