Padang, InfoPublik – Bagi Agus, (40), warga Kampung Tangah, Kelurahan Kuranji, Kota Padang, Sumatra Barat, rumah baru yang kini berdiri di atas tanah miliknya memiliki arti lebih dari sekadar tempat berteduh. Hunian itu menjadi awal untuk menata kembali kehidupan setelah rumahnya terdampak banjir bandang di Kota Padang pada 25 November 2025.
Rumah lama Agus berada di dekat sungai, di kawasan yang masih rawan banjir. Bencana tersebut membuat rumahnya terdampak dan tidak lagi layak ditempati. Membangun kembali rumah di lokasi semula bukan pilihan yang aman. Karena itu, ia memilih memanfaatkan lahan lain miliknya untuk mendapatkan hunian tetap (huntap).
Agus menjadi penerima manfaat huntap mandiri percontohan melalui dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang difasilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. Dalam skema ini, warga menyediakan tanah sendiri, sedangkan pembangunan rumah mendapat bantuan pemerintah.
“Lahan kita yang punya, jadi yang bangun dari BNPB,” ujar Agus saat ditemui di rumah barunya, Kota Padang, Kamis (12/11/2026).
Proses pembangunan rumah tersebut berlangsung sekitar tiga bulan. Agus juga ikut melengkapi beberapa bagian rumah, di antaranya pemasangan keramik dan pembuatan dapur. Sambungan listrik pun baru dipasang setelah rumah selesai dibangun.
Lokasi rumah baru itu relatif dekat dengan tempat tinggalnya terdahulu, sekitar 500 meter. Meski demikian, perpindahan tersebut penting karena rumah lama berada di kawasan yang masih berisiko terdampak banjir. Agus menyebut rumah lamanya tidak bisa lagi digunakan untuk membangun tempat tinggal.
Bagi Agus, bantuan tersebut meringankan beban setelah kehilangan rumah akibat bencana. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah karena kini memiliki rumah untuk kembali menjalani kehidupan bersama keluarga.
“Ya, itu saya harus berterima kasih karena pemerintah sudah membantu menyediakan rumah,” ungkapnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton menjelaskan, pembangunan huntap merupakan bagian dari upaya pemulihan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang. Pemerintah menyiapkan dua skema pembangunan, yakni huntap terpusat dan huntap mandiri.
“Jadi pembangunan huntap itu ada namanya huntap terpusat, ada huntap mandiri,” kata Hendri.
Ia menjelaskan, dalam skema huntap mandiri, warga terdampak menyediakan lahan sendiri. Namun, lahan tersebut harus berada di lokasi berbeda dari tempat tinggal sebelumnya yang terdampak bencana.
“Huntap mandiri ini, warga yang terdampak bencana dulu, itu dia menyediakan tanah sendiri di tanah mereka. Tapi bukan di tempat kejadiannya dulu, melainkan tanahnya lain lagi. Itu dibangun oleh BNPB,” jelasnya.
Menurut Hendri, Pemko Padang telah mengusulkan pembangunan 29 unit huntap mandiri melalui BNPB. Satu unit telah selesai dibangun sebagai rumah percontohan, sementara usulan unit lainnya masih dalam proses.
Di luar skema mandiri, Pemko Padang juga menyiapkan huntap terpusat di sejumlah lokasi. Di kawasan Bumi Perkemahan, Lubuk Minturun, Balai Gadang, direncanakan pembangunan 340 unit. Sementara di Sungkai, pemerintah menyiapkan lahan seluas 4,6 hektare untuk pembangunan sekitar 183 unit, dengan 163 unit telah masuk kontrak pembangunan pada 2026.
Selain itu, terdapat 10 unit huntap yang telah selesai dibangun melalui bantuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta dukungan kalangan usaha. Secara keseluruhan, sebanyak 523 rumah warga masuk dalam daftar kategori rusak berat berdasarkan surat keputusan pemerintah kota. Pembangunan huntap ditargetkan tuntas pada 2027.
Pengalaman Agus memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan membangun kembali bangunan yang rusak. Memastikan warga dapat tinggal di lokasi yang lebih aman juga menjadi bagian penting agar mereka tidak kembali menghadapi risiko serupa.
Bagi Agus, rumah baru itu kini menjadi tempat untuk memulai kembali kehidupan setelah bencana. Lokasinya memang tidak jauh dari rumah lama, tetapi memberi harapan baru untuk menjalani hari-hari dengan rasa aman yang lebih baik.