Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Pemko Padang dan Korem 032/Wirabraja Gelar Apel Kesiapsiagaan Pasukan Terpadu
Padang, InfoPublik – Pemerintah Kota Padang memperkuat mitigasi banjir melalui rencana pembebasan lahan seluas 20 hektare untuk pembangunan waduk dan perencanaan sabo dam di Sungai Guo. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi risiko banjir, terutama di kawasan Air Pacah dan Tunggul Hitam, di tengah potensi cuaca ekstrem pada November hingga Desember 2026.
Selain pembangunan infrastruktur pengendali banjir, Pemko Padang bersama Komando Resor Militer (Korem) 032/Wirabraja juga menyiapkan penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan personel lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat.
Kesiapan tersebut ditandai dengan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Lapangan Imam Bonjol, Padang, Jumat (6/11/2026). Apel dipimpin Komandan Korem 032/Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno dan dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang, para komandan kodim se-Sumatra Barat, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Padang.
Ratusan personel gabungan dari TNI-Polri, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dubalang Kota, Pramuka Kwarcab Kota Padang, dan unsur kebencanaan lainnya terlibat dalam kegiatan tersebut.
Apel tidak hanya menjadi sarana konsolidasi personel, tetapi juga untuk memeriksa kesiapan peralatan dan sistem komunikasi terpadu dalam menghadapi kemungkinan bencana akibat cuaca ekstrem.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, sejumlah pekerjaan untuk memperkuat penanganan bencana telah berjalan. Namun, ancaman cuaca ekstrem menuntut koordinasi yang konsisten antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh unsur terkait.
“Alhamdulillah, sejumlah pekerjaan besar untuk penanganan bencana di Kota Padang sudah berjalan. Namun, sinergi seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat mengingat kondisi cuaca yang perlu diwaspadai demi melindungi masyarakat saat bencana terjadi,” ujar Fadly.
Ia menjelaskan, pascabencana pada Agustus lalu, Pemko Padang mengupayakan pembebasan lahan seluas 20 hektare untuk pembangunan waduk. Pemerintah kota juga merencanakan pembangunan sabo dam di Sungai Guo untuk mengurangi debit air yang mengarah ke kawasan Air Pacah dan Tunggul Hitam.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko bencana melalui pengendalian aliran air. Pelaksanaannya juga didukung pembangunan infrastruktur fisik dari pemerintah pusat, khususnya untuk penanganan kawasan daerah aliran sungai (DAS) yang rawan terdampak, seperti Kuranji dan Lubuk Minturun.
Menurut Fadly, mitigasi tidak dapat hanya mengandalkan pembangunan fisik. Kesiapan masyarakat, kemampuan personel, ketersediaan peralatan, serta dukungan anggaran dari APBD dan APBN juga diperlukan untuk memperkuat respons saat bencana terjadi.
Untuk mempercepat koordinasi penanganan bencana, Korem 032/Wirabraja bersama Pemko Padang dan Forkopimda berencana membentuk posko terpadu. Posko ini diharapkan menjadi pusat koordinasi pengerahan personel, distribusi bantuan, dan penanganan kondisi darurat.
Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. “Untuk memperkuat koordinasi, kami bersama Pemko Padang dan Forkopimda akan membentuk posko terpadu untuk mengoordinasikan penanganan bencana. Semoga dengan itu seluruh personel selalu siaga dan penyaluran bantuan dapat dikerahkan secara cepat, tepat sasaran dan efisien,” kata Aji Mimbarno.
Ia juga menegaskan bahwa setiap satuan TNI harus menyiagakan sedikitnya 30 personel selama 24 jam untuk mendukung penanganan bencana.
Menurut Aji, keberhasilan penanggulangan bencana tidak cukup diukur dari jumlah personel dan peralatan yang disiapkan. Kecepatan mengambil tindakan, ketepatan pengerahan sumber daya, serta koordinasi antarlembaga harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.
Penguatan kesiapsiagaan ini menjadi penting karena penanganan bencana hidrometeorologi membutuhkan dua pendekatan yang berjalan beriringan: mengurangi risiko melalui pembangunan infrastruktur dan memastikan respons darurat dapat dilakukan tanpa hambatan koordinasi.
Bagi Kota Padang, efektivitas langkah tersebut akan ditentukan oleh kesiapan posko terpadu, ketersediaan personel dan peralatan, serta tindak lanjut rencana infrastruktur pengendali banjir. Seluruh upaya itu diarahkan untuk memperkuat perlindungan warga ketika curah hujan tinggi dan potensi banjir meningkat.
(Dv)
~ 📤 by Ju
