Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha di Kantor Kemenko Polkam Jakarta, Senin (9/11/2026)/ (Dok. BNPB)
Jakarta, InfoPublik- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengembangkan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis integrasi data spasial dan perizinan untuk memperkuat pengawasan serta pencegahan kebakaran.
Melalui sistem tersebut, BNPB dapat memetakan titik panas (hotspot), memantau perkembangan luasan area terbakar, hingga mengidentifikasi pemegang izin atau pengelola lahan pada wilayah yang terindikasi mengalami kebakaran.
Pengembangan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya BNPB memperkuat penanganan karhutla yang tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga penelusuran lokasi kebakaran, pengawasan aktivitas pemanfaatan lahan, dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdul Rahman, yang dihadiri sejumlah kementerian/lembaga terkait di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Kristomei menjelaskan bahwa sistem yang dikembangkan BNPB mengintegrasikan data titik panas dan area terbakar dengan informasi perizinan serta penguasaan lahan, seperti Hak Guna Usaha (HGU), hak pengelolaan lahan (HPL), dan konsesi kehutanan maupun perkebunan.
“Ini adalah sistem yang kami kembangkan di BNPB. Kami bisa melihat perkembangan luasan hotspot dan area terbakar setiap hari, sehingga dapat diketahui wilayah mana yang mengalami penurunan maupun peningkatan,” kata Kristomei.
Ia menambahkan, integrasi data spasial dengan informasi perizinan memungkinkan BNPB mengidentifikasi pihak yang memiliki izin atau mengelola lahan tempat terdeteksinya kebakaran.
“Apabila terjadi kebakaran di suatu lahan, kami sudah bisa melihat lahan tersebut milik atau berada dalam konsesi perusahaan mana. Data HPL, konsesi, HGU, dan HGB sudah kami lakukan overlay,” ujar dia.
Menurut Kristomei, kemampuan tersebut menjadi instrumen penting untuk memperkuat pengawasan dan mendukung penelusuran indikasi kebakaran. Namun, hasil identifikasi melalui pemetaan spasial tetap harus ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait.
“Data-data ini nantinya akan kami bagikan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kehutanan. Ini menjadi bahan untuk mendukung penegakan hukum dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang,” kata dia.
Penguatan sistem pengawasan tersebut menjadi penting mengingat karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan pemantauan GIS BNPB dan satelit NASA FIRMS hingga Minggu (8/11/2026) pukul 18.00 WIB, tercatat sebanyak 2.529 titik panas dan 976 titik api, dengan total luasan area terbakar mencapai 5.335 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.925 hektare masih terpantau belum padam.
Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 443 titik, disusul Papua Selatan sebanyak 427 titik dan Sulawesi Tenggara sebanyak 279 titik. Sementara itu, berdasarkan luasan area terbakar, Kalimantan Tengah mencapai 1.098 hektare, Papua Selatan 830 hektare, dan Sulawesi Tenggara 566 hektare.
Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB juga menyoroti pentingnya verifikasi terhadap sejumlah wilayah di Papua Selatan yang berdasarkan pengamatan citra satelit terindikasi mengalami pembukaan lahan dengan cara dibakar.
BNPB telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta unsur TNI dan Polri untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi di lapangan. Sebelumnya, pada 4 November 2026, Menteri Kehutanan telah menyampaikan surat kepada Gubernur Papua Selatan terkait kebutuhan verifikasi dan klarifikasi kondisi lahan tersebut.
Dalam pemaparan, BNPB turut menyampaikan hasil identifikasi awal sebaran titik panas pada sejumlah wilayah konsesi perusahaan, di antaranya PT Merauke Sarjaya dan PT Selaras Inti Semesta. Data tersebut masih memerlukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya dan menentukan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Lebih lanjut, BNPB mendorong penguatan integrasi data lintas kementerian dan lembaga agar sistem pemantauan tersebut semakin akurat. Data perizinan kehutanan, HGU, perkebunan, hingga pertambangan diperlukan untuk melengkapi informasi yang telah dimiliki BNPB.
“Kami membutuhkan dukungan data dari kementerian dan lembaga terkait, mulai dari data perizinan kehutanan, HGU, perkebunan, hingga pertambangan. Dengan data yang semakin lengkap dan akurat, sistem ini dapat dikembangkan menjadi instrumen peringatan dini untuk mencegah kebakaran,” ujar Kristomei.
Pada kesempatan itu pula, salah satu usulan yang disampaikan adalah penerapan prinsip kewajiban respons terhadap setiap titik panas yang terdeteksi di dalam wilayah perizinan. Pemegang izin, baik pada area HGU, hutan tanaman industri (HTI), maupun wilayah perizinan lainnya, diharapkan wajib melakukan pengecekan dan menyampaikan laporan dalam batas waktu yang disepakati.
“Prinsipnya, setiap titik panas yang muncul di dalam area perizinan harus direspons. Pemegang izin wajib melakukan pengecekan dan memberikan tanggapan dalam waktu yang kita sepakati. Jika terbukti terjadi kebakaran, harus segera dilaporkan agar langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan,” tegas dia.
Pada sesi akhir pemaparan, Kristomei menegaskan bahwa pemantauan perlu mencakup seluruh aktivitas pemanfaatan lahan, tidak terbatas pada kawasan hutan dan perkebunan, tetapi juga wilayah pertambangan.
“Tidak hanya HTI dan HGU atau perkebunan, data wilayah pertambangan juga kami miliki. Jadi, apabila ada aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, hal tersebut juga dapat terdeteksi melalui sistem,” ujar dia.
Di sisi operasi, BNPB bersama unsur terkait terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan personel darat dan dukungan operasi udara. Berdasarkan laporan penanganan karhutla per 8 November 2026, sebanyak 71.878 personel darat telah dikerahkan di sejumlah wilayah. Dukungan udara terdiri atas 25 helikopter untuk operasi water bombing serta 18 pesawat patroli, CASA, dan operasi modifikasi cuaca (OMC), sehingga total terdapat 43 armada udara.
BNPB juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah. Pada 7 November 2026, kegiatan penyemaian bahan semai NaCl sebanyak 3.600 kilogram dilakukan dalam empat sorti. Operasi tersebut menghasilkan hujan ringan di sejumlah wilayah, antara lain Gunung Mas, Sukamara, dan Lamandau.
Selain itu, BNPB mendapatkan dukungan Pemerintah Australia berupa dua pesawat C-130 untuk membantu operasi penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Kedua pesawat tersebut memiliki kapasitas angkut air sekitar 15.000 liter dan mendukung operasi hingga enam sorti dengan target distribusi air sekitar 100.000 liter per hari.
Melalui pengembangan sistem pemantauan, integrasi data, dan penguatan operasi di lapangan, BNPB mendorong penanganan karhutla yang lebih menyeluruh.
Upaya ini tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memastikan setiap indikasi kebakaran terpantau, diverifikasi, dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, pengawasan terhadap pemanfaatan lahan dapat diperkuat dan risiko kebakaran dapat ditekan sejak dini.
