Petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatra V menggenjot perbaikan jembatan Kampung Tanjung agar bisa digunakan sebelum akhir 2026. (Foto: Wahyu Sudoyo/InfoPublik/KPM Kemkomdigi)
Padang, InfoPublik – Bagi Muhammad Refendi, yang akrab disapa Anciek, pembangunan kembali Jembatan Kampung Tanjung bukan sekadar mengganti infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang. Jembatan yang menghubungkan kawasan Gunung Sari dengan Pasar Belimbing itu merupakan akses penting bagi anak-anak menuju sekolah, petani mengangkut hasil bumi, serta masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ketika banjir bandang melanda Kota Padang pada November 2025, jembatan tersebut hancur dan tidak dapat dilalui. Aktivitas warga pun terganggu. Anak-anak sekolah kehilangan akses perjalanan yang biasa mereka tempuh, sementara masyarakat harus mencari jalur alternatif yang lebih jauh.
“Waktu galodo November 2025 ya, ini jembatan hancur, susah dilewati. Sehingga akses anak sekolah, masyarakat terputus,” ujar Refendi saat ditemui di sekitar lokasi pembangunan Jembatan Kampung Tanjung, Padang, Sumatra Barat, Kamis (12/11/2026).
Untuk sementara, sebagian warga harus menyeberangi sungai. Sementara itu, mereka yang memilih jalur darat perlu memutar melalui kawasan Guo atau Baipas. Kondisi tersebut tentu menyulitkan, terutama bagi anak sekolah dan petani yang setiap hari membutuhkan akses menuju pusat aktivitas masyarakat.
Kini, harapan untuk kembali memiliki akses yang memadai mulai terlihat melalui pembangunan jembatan baru. Pekerjaan yang dimulai pada akhir Juli 2026 itu ditargetkan selesai pada minggu ketiga Desember 2026.
Pembangunan kembali Jembatan Kampung Tanjung tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana. Infrastruktur penghubung tersebut dirancang dengan ukuran lebih besar agar mampu menunjang mobilitas masyarakat.
Menurut Refendi, jembatan yang sebelumnya memiliki panjang sekitar 17 meter kini dibangun menjadi 30 meter. Lebarnya juga bertambah dari enam meter menjadi sembilan meter. “Lebih lebar, lebih panjang. Tadinya 17 meter, sekarang 30 meter. Lebarnya dari 6 ke 9 meter,” katanya.
Dengan ukuran tersebut, jembatan diharapkan dapat memberikan ruang lebih memadai bagi kendaraan yang melintas, termasuk kendaraan berukuran besar. Keberadaannya penting karena jalur tersebut merupakan akses utama masyarakat di kawasan Kuranji.
Di sekitar kawasan itu terdapat SMP Negeri 41 Padang yang menjadi salah satu tujuan perjalanan pelajar. Selain itu, jalur tersebut digunakan petani dari Gunung Sari untuk membawa hasil pertanian menuju Pasar Belimbing.
Bagi Refendi, keberadaan jembatan yang lebih besar akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperlancar kegiatan pendidikan dan perekonomian. “Semoga akses masyarakat yang dari daerah Gunung Sari ke Pasar Belimbing membawa hasil panen, hasil bumi, sama akses anak sekolah cepat terselesaikan,” harapnya.
Dikebut Siang dan Malam
Pembangunan jembatan dengan dukungan anggaran sekitar Rp8,8 miliar dari dana transfer ke daerah (TKD) tersebut melibatkan sekitar 40 pekerja. Pengerjaan dilakukan secara intensif untuk mengejar target penyelesaian pada Desember 2026.
Refendi menyebutkan, pekerjaan konstruksi menggunakan sistem gelagar atau girder rangka yang disiapkan terlebih dahulu sebelum dipasang di lokasi. Rangka utama jembatan dibuat di Jambi, kemudian dibawa ke lokasi untuk proses pemasangan, dilanjutkan dengan pekerjaan lantai jembatan dan pengecoran. “Sudah dikebut, siang malam lembur,” ujarnya.
Meski demikian, kondisi medan dan akses menuju lokasi menjadi salah satu tantangan pekerjaan. Jalur menuju kawasan Sungkai, misalnya, memiliki tanjakan yang dapat memengaruhi kelancaran pengangkutan material. Faktor akses tersebut perlu diperhitungkan agar pekerjaan konstruksi berjalan sesuai rencana.
Sebagai warga setempat yang mengetahui langsung dampak terputusnya jembatan, Refendi berharap pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. Baginya, jembatan baru akan menjadi penghubung kembali aktivitas masyarakat yang sempat terhambat akibat bencana.
Ketika jembatan itu selesai, anak-anak diharapkan dapat kembali menempuh perjalanan ke sekolah dengan lebih mudah. Petani pun dapat mengangkut hasil bumi menuju pasar tanpa harus menempuh jalur memutar.
Lebih dari itu, jembatan yang lebih panjang dan lebar diharapkan memperlancar mobilitas serta mendorong kembali perekonomian masyarakat Kuranji. Setelah berbulan-bulan menghadapi keterbatasan akses akibat banjir bandang, warga kini menantikan satu hal sederhana tetapi penting: kembali terhubung melalui jembatan yang lebih kuat dan memadai.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendri Zulviton, mengatakan, berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), total kerusakan dan kerugian akibat bencana tersebut mencapai sekitar Rp3,7 triliun.
Selain hunian, pemerintah juga menangani infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah kota melalui dukungan dana transfer ke daerah (TKD) dan APBD. Pekerjaan tersebut mencakup perbaikan jalan, jembatan, drainase, dan irigasi.
Hendri menyebutkan, Kota Padang memperoleh alokasi TKD lebih dari Rp350 miliar untuk mendukung pemulihan infrastruktur. Sejumlah pekerjaan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah teknis, termasuk pembangunan fasilitas umum dan akses jalan menuju kawasan hunian tetap (huntap).
Meski demikian, pemulihan infrastruktur sungai masih menjadi pekerjaan besar. Dari enam daerah aliran sungai di Kota Padang, sejumlah kawasan seperti Lubuk Minturun, Guwo, Pasar Lalang, dan Batu Busuk masih menghadapi luapan air setelah bencana 2025.
Penanganan sungai menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai. Hendri menjelaskan, balai telah melakukan normalisasi dengan mengeruk sedimen dan menyusun batu-batu besar di alur sungai sebagai langkah penanganan sementara. Untuk penanganan permanen, pemerintah pusat melalui balai menyiapkan pembangunan sabo dam dan check dam sebagai bangunan penahan aliran air.
“Selama ini Balai Wilayah Sungai sudah bekerja. Mereka melakukan pekerjaan normalisasi sungai, mengeruk sedimen yang ada di sungai, kemudian batu-batu besar yang ada di sungai itu sudah mereka susun. Sudah berjalan. Tapi itu sifatnya sementara,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan bangunan pengendali aliran sungai tersebut telah memasuki tahap kontrak dengan nilai anggaran sekitar Rp1,2 triliun. Pekerjaan permanen itu diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2028.
Selain sungai, pemulihan juga mencakup infrastruktur irigasi yang rusak, termasuk Irigasi Gunung Nago. Kerusakan saluran tersebut berdampak pada ketersediaan air bagi masyarakat dan lahan persawahan di sejumlah kawasan. Untuk sementara, pemerintah kota memasok air guna membantu memenuhi kebutuhan warga.
Hendri menjelaskan, pembagian tanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi mengikuti kewenangan masing-masing pemerintah. Infrastruktur milik pemerintah kota ditangani Pemko Padang, aset milik provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sedangkan sungai dan sejumlah infrastruktur pusat ditangani pemerintah pusat melalui balai terkait.
_thumb.JPG)
