Pemerintah Proses Hukum 241 Orang dan 93 Korporasi Terkait Karhutla

Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, mengatakan Kejaksaan Agung dan Polri telah melakukan penyidikan terhadap 241 orang dan 93 korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan, penegakan hukum terhadap pelanggaran karhutla terus berjalan.

“Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi,” ujar Dudung dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. Sanksi tersebut meliputi lima pencabutan izin, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Selain itu, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.

“Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terus berjalan, sekaligus menjadi pengingat bahwa kepatuhan dan tanggung jawab pengelolaan lahan harus terus diperkuat,” kata Dudung.

Ia menegaskan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bukan merupakan hak mutlak. Setiap hak dan perizinan yang diberikan negara harus disertai pemenuhan kewajiban oleh pemegangnya.

“Sekali lagi, saya menegaskan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bukanlah hak yang bersifat mutlak. Hak dan perizinan tersebut diberikan negara, dengan kewajiban yang harus dipenuhi,” tegas dia.

Dudung menekankan, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran, termasuk pembekuan, pencabutan, atau tidak memperpanjang izin.

“Untuk itu, saya meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinkronisasi data, mempercepat proses hukum, memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan,” ujar dia.

Ia juga menegaskan tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, perlakuan istimewa terhadap korporasi, maupun pihak yang kebal hukum.

“Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, objektif, konsisten, dan memberikan efek jera sehingga karhutla tidak terus berulang setiap tahun,” kata dia.

Personel yang Gugur adalah Patriot Bangsa

Dalam kesempatan tersebut, Dudung Abdurachman menyampaikan duka cita atas gugurnya personel tim penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 2026 saat menjalankan tugas di sejumlah wilayah Indonesia.

“Dengan bertambahnya korban tersebut, sepanjang tahun 2026 tercatat 15 personel telah gugur dalam tugas penanggulangan Karhutla di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan,” tutur Dudung.

Salah satu personel yang gugur adalah Yayan Sofyan Suri. Ia meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter saat menjalankan operasi penanggulangan karhutla di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, pada 8 November 2026.

Selain itu, terdapat Letkol CPN Anumerta Dudi Firmansyah, Kapten CPN Nur Hafidz Akbar, dan Sertu Heri Prasetyo, serta sejumlah petugas dan relawan lainnya yang gugur dalam tugas penanganan karhutla.

Dudung menyampaikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel yang telah mengorbankan jiwa dalam menjalankan tugas kemanusiaan tersebut.

“Mereka adalah patriot bangsa dan pejuang kemanusiaan yang telah mengabdikan diri demi melindungi keselamatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan atas dedikasi dan pengorbanannya mereka, kami menyampaikan penghormatan serta penghargaan yang setinggi-tingginya,” kata dia.