Jakarta, InfoPublik – Pemerintah memulihkan konektivitas jalan nasional yang terdampak gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan ke wilayah terdampak.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengatakan pembukaan akses jalan nasional telah dilakukan sejak hari pertama penanganan bencana.
Hal tersebut disampaikan Dody Hanggodo dalam rapat penanganan gempa bumi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Posko Penanganan Gempa Bumi, Batalyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (26/8/2026). “Jadi mulai hari pertama, hari Sabtu itu, sesuai dengan bimbingan Pak Kepala BNPB, kami buka semua jalan nasional, Pak,” ucap Dody.
Menurutnya, jalan nasional yang sebelumnya terganggu akibat longsor telah kembali dapat digunakan. Sejumlah jembatan nasional juga telah difungsikan untuk menjaga konektivitas antardaerah. “Alhamdulillah hal yang kedua itu, semua jalan nasional dan jembatan nasional sudah berfungsi normal, Pak,” tutur Menteri Pekerjaan Umum.
Meski demikian, Dody Hanggodo menjelaskan masih terdapat jembatan tertentu yang penggunaannya harus diatur karena kondisinya belum sepenuhnya pulih.
Salah satu jembatan, menurut dia, telah dapat dilalui sejak hari kedua penanganan bencana, tetapi kendaraan masih harus melintas secara bergantian. “Hari kedua, alhamdulillah, jembatan sudah bisa fungsional, Pak. Memang harus lewat satu-satu per satu, Pak. Karena jembatannya sampai detik ini pun masih belum terlalu fungsional. Tapi kita sudah tes, sampai dengan BBM 20 ton, alhamdulillah emang masih bisa tidak goyang lagi, Pak, jembatan ini,” jelas Menteri PU.
Pemulihan fungsi jembatan tersebut menjadi penting karena akses itu digunakan untuk mendukung distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan masyarakat terdampak.
Kementerian PU juga telah memetakan sejumlah titik rawan longsor yang perlu diwaspadai selama gempa susulan masih terjadi.
Menteri Dody mengatakan ekskavator tetap disiagakan di lokasi tersebut agar material longsor dapat segera dibersihkan apabila kembali menutup badan jalan.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga akses transportasi tetap terbuka dan mencegah terganggunya mobilitas masyarakat maupun distribusi bantuan.
Selain jalan dan jembatan, pemerintah memprioritaskan pemulihan infrastruktur penyediaan air minum.
Menurut Dody, verifikasi terhadap infrastruktur air telah dilakukan dan perbaikan dilaksanakan secara bertahap agar masyarakat kembali memperoleh akses air bersih. “Di samping jalan yang memang sudah lama kita preservasi, juga kebutuhan mendasar air, akan kita utamakan, Pak, sesuai dengan arahan Bapak, bahwa di mana pun masyarakat kita, tidak boleh satu pekerjaan kita tinggalkan,” pungkasnya. (BPMI Setpres)