Pemerintah meningkatkan secara signifikan dukungan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di provinsi tersebut menjadi sasaran Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan total anggaran mencapai Rp1,208 triliun. (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah meningkatkan secara signifikan dukungan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di provinsi tersebut menjadi sasaran Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan total anggaran mencapai Rp1,208 triliun.
Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua setengah kali lipat dibandingkan 2025 yang mencakup 580 satuan pendidikan dengan dukungan sekitar Rp603,5 miliar. Cakupan 2026 juga menjadi yang terbesar dalam pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan di NTT.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan NTT menjadi salah satu wilayah yang mendapat prioritas karena masih terdapat satuan pendidikan di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang membutuhkan penguatan sarana dan prasarana.
Menurut dia, revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun. Infrastruktur pendidikan yang layak menjadi salah satu fondasi agar anak dapat memperoleh layanan pendidikan tanpa terkendala kondisi sekolah.
Salah satu sekolah yang masuk dalam program tersebut adalah SD Negeri Mboeng di Kabupaten Manggarai Timur. Sekolah tersebut menjadi gambaran bahwa revitalisasi tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga satuan pendidikan yang berada di daerah dengan tantangan geografis dan keterbatasan sarana.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 7 September 2026, jenjang SD menjadi penerima revitalisasi terbanyak di NTT dengan 644 satuan pendidikan dan alokasi anggaran sekitar Rp702,88 miliar.
Berikutnya, 603 PAUD mendapat dukungan Rp232,46 miliar, 136 SMP Rp161,51 miliar, dan 69 SMA Rp72,71 miliar. Dukungan juga mencakup 13 SMK dengan anggaran Rp12,16 miliar, 14 SLB Rp21,72 miliar, serta delapan PKBM/SKB Rp5,25 miliar.
Skala intervensi tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan sarana pendidikan di berbagai jenjang, termasuk pendidikan anak usia dini, pendidikan khusus, hingga pendidikan nonformal.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD Dikdas PNFI), Gogot Suharwoto menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh ruang belajar yang aman, layak, dan mendukung proses pembelajaran, di mana pun mereka tinggal.
“Pada 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur menjadi sasaran revitalisasi dengan dukungan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperluas pemerataan layanan pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana,” kata Gogot, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Kamis (10/9/2026).
Peningkatan dukungan tersebut melanjutkan intervensi pemerintah pada 2025. Ketika itu, sebanyak 580 satuan pendidikan di NTT memperoleh dukungan melalui program revitalisasi dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), dengan total anggaran sekitar Rp603,5 miliar.
Program revitalisasi 2025 mencakup 43 PAUD, 234 SD, 174 SMP, 64 SMA, 44 SMK, sembilan SLB, serta delapan SKB/PKBM. Selain revitalisasi, pemerintah membangun empat USB di NTT dengan anggaran sekitar Rp14,3 miliar. Pembangunan tersebut mencakup tiga satuan PAUD dan satu SMA di Kabupaten Malaka, Timor Tengah Utara, dan Sumba Barat.
Kombinasi revitalisasi dan pembangunan USB diarahkan untuk memperluas akses sekaligus menghadirkan layanan pendidikan yang lebih dekat dengan masyarakat, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan sarana pendidikan.
Dukungan Pusat Amat Penting
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambrosius Kodo mengatakan dukungan pemerintah pusat menjadi penting bagi NTT yang memiliki keterbatasan kemampuan fiskal daerah. “Ini sebagai kesempatan teristimewa kami, Provinsi NTT dengan kemampuan fiskal yang terbatas. Pemerintah pusat memberikan perhatian, dan pemerintah provinsi tentu akan mendukung, mengawal, serta ingin memastikan agar program strategis nasional ini bisa berlangsung dengan baik,” ujarnya.
Ia memastikan pemerintah provinsi akan mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. “Target kita bahwa pendidikan bermutu untuk semua bisa kita wujudnyatakan di masa-masa yang akan datang,” kata Ambrosius.
Gogot menekankan, perbaikan fisik sekolah bukan satu-satunya upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Revitalisasi sarana dan prasarana harus berjalan bersama dengan peningkatan kualitas pembelajaran, kapasitas guru, serta pemanfaatan teknologi.
Di NTT, dukungan digitalisasi pembelajaran pada 2025 telah menjangkau 8.985 satuan pendidikan dengan nilai bantuan lebih dari Rp297,27 miliar. “Anak-anak kita membutuhkan ruang belajar yang aman dan nyaman, tetapi pada saat yang sama mereka juga berhak mendapatkan akses terhadap pembelajaran yang semakin berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi bukanlah pilihan salah satu. Keduanya berjalan bersama untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, termasuk bagi anak-anak di Nusa Tenggara Timur,” ujar Gogot.
Kemendikdasmen memastikan pelaksanaan revitalisasi dipantau sejak penetapan penerima, pengerjaan, hingga penyelesaian dan pemanfaatan hasil pembangunan. Pemerintah juga mendorong pelaksanaan program secara akuntabel dan tepat sasaran agar manfaatnya dapat segera dirasakan murid, guru, dan warga sekolah.
Masyarakat juga dapat menyampaikan informasi mengenai kondisi satuan pendidikan yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana. Masukan tersebut menjadi bagian dari pemetaan kebutuhan pemerintah untuk memperkuat ketepatan sasaran program revitalisasi pada masa mendatang.
