Jakarta, InfoPublik — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru dilantik, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Kristomei Sianturi, menegaskan akan memprioritaskan percepatan penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, serta masyarakat.

Kristomei menyampaikan komitmen tersebut seusai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

“Pada hari ini saya sudah resmi dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala BNPB. Tadi juga diawali dengan kenaikan pangkat kami dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal. Jadi sah hari ini saya bertugas sebagai Kepala BNPB,” ujar Kristomei.

Dalam menjalankan tugas barunya, Kristomei menyatakan akan memberikan perhatian terhadap berbagai ancaman bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, banjir, hingga erupsi gunung api.

Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan respons cepat dan keterpaduan antarinstansi agar langkah penanggulangan dapat berjalan efektif.

“Saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung merapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana dengan prinsip saya adalah kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi,” katanya.

Kristomei menegaskan empat prinsip tersebut akan menjadi landasan dalam memperkuat penanggulangan bencana, terutama melalui kerja sama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat.

Ia menilai penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak dengan pembagian peran dan koordinasi yang jelas.

“Jadi semua terlibat, semua kementerian, lembaga, TNI, Polri harus sama-sama kita, termasuk masyarakat. Jadi ada kesinkronisasi antara aturan pusat dan aturan daerah,” lanjutnya.

Selain memperkuat kerja sama lintas sektor, Kristomei menyoroti pentingnya penyelarasan kebijakan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Koordinasi dengan lembaga teknis, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), juga menjadi perhatian untuk mendukung kesiapsiagaan serta respons terhadap potensi bencana.

Sebagai langkah awal kepemimpinannya, Kristomei akan melakukan konsolidasi internal BNPB guna mempelajari pelaksanaan program dan memastikan kesiapan organisasi dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana.

“Jadi tentunya saya sebagai pejabat baru akan konsolidasi internal dulu ke dalam, mempelajari sekaligus langsung bergerak cepat untuk penanggulangan,” pungkasnya.