Plt. Sekretaris Daerah Aceh Taufik, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Ir. T. Robby Irza, mengikuti Diskusi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh, di Ruang Potensi Daerah, Banda Aceh, Rabu (30/9/2026).
Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Aceh mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi menjelang periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Sejumlah pekerjaan yang masih perlu dituntaskan meliputi penyediaan lahan hunian tetap (huntap), normalisasi sungai, infrastruktur pengendali banjir, serta penguatan sistem penanggulangan bencana di kabupaten dan kota.
Upaya tersebut dibahas dalam diskusi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Aceh yang digelar di Ruang Potensi Daerah, Rabu (30/9/2026). Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota membahas sinkronisasi program serta sejumlah persoalan yang masih ditemukan di lapangan.
Plt. Sekretaris Daerah Aceh Taufik mengatakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi diperlukan agar proses pemulihan masyarakat dapat berjalan sebelum potensi bencana berikutnya meningkat. "Kita harapkan proses rehab-rekon ini bisa terus dipacu dan kami mohon juga masukan serta evaluasi terkait hal ini dari Kemenko PMK, agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan masyarakat segera pulih,” ujar Taufik.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robby Irza menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain penyelesaian lahan huntap, pemerintah perlu mengoptimalkan posko di kabupaten dan kota, melakukan normalisasi sungai serta memperkuat infrastruktur pengendali banjir.
Penguatan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan di tingkat kabupaten dan kota juga dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya.
Menurut Robby, sinkronisasi data juga diperlukan untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijalankan kementerian dan lembaga dapat diketahui pemerintah daerah secara utuh. Langkah itu diperlukan untuk mencegah tumpang tindih program serta memastikan kebutuhan di lapangan terakomodasi.
Dari pemerintah pusat, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan mengatakan pemerintah telah membentuk tim pengarah dan tim pakar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” kata Lilik.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota memastikan pendampingan serta pengawalan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan baik. Berbagai persoalan yang berpotensi menghambat proses pemulihan, termasuk isu yang sensitif di masyarakat, perlu dikawal bersama agar penanganannya tepat sasaran.
Tim pakar kebencanaan dalam diskusi tersebut turut memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperkuat strategi rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sinkronisasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan kota, kementerian/lembaga, serta para pakar diharapkan dapat mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat kesiapan Aceh menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
