BGN Tegaskan Kendaraan Distribusi Bukan Komponen Biaya Operasional MBG

Jakarta, InfoPublik – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan biaya kendaraan distribusi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak termasuk komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari. Kendaraan tersebut merupakan perlengkapan yang wajib dipenuhi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menunjang pelaksanaan layanan.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, kebijakan tersebut merupakan pengembalian ketentuan sebagaimana diterapkan pada awal pelaksanaan program MBG. Pada ketentuan awal, kendaraan distribusi tidak dimasukkan sebagai komponen biaya operasional SPPG.

“Dihapusnya biaya kendaraan dari pagu operasional Rp3.000 per hari per penerima manfaat bukan hal baru. Kami mengembalikan kebijakan ini sebagaimana mestinya yang pernah berlaku ketika awal launching program MBG,” ujar Tysa dalam keterangan resminya yang diterima InfoPublik pada Senin (9/11/2026).

Tysa menjelaskan, kendaraan distribusi memiliki kedudukan sebagai perlengkapan operasional yang wajib tersedia sejak SPPG mulai beroperasi. Kedudukannya sama dengan fasilitas dan peralatan pendukung lainnya, seperti gedung SPPG, peralatan memasak, serta perlengkapan makan.

Menurut dia, ketentuan awal mengenai komponen biaya operasional telah tercantum dalam Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025. Kedua keputusan tersebut tidak mencantumkan kendaraan sebagai bagian dari komponen biaya operasional SPPG.

“Ini tertera di keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa kendaraan adalah bagian dari biaya operasional,” tegasnya.

BGN Kaji Kembali Ketentuan Sewa Kendaraan

Tysa mengakui, dalam perkembangan kebijakan berikutnya, Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 memasukkan biaya sewa kendaraan sebagai salah satu komponen biaya operasional.

Namun, setelah melakukan kajian lebih lanjut, BGN menilai kendaraan lebih tepat ditempatkan sebagai perlengkapan yang wajib disediakan oleh SPPG, bukan dibiayai melalui alokasi operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari.

“Setelah kami kaji lebih dalam lagi, sebaiknya memang kendaraan tidak dimasukkan ke dalam biaya operasional karena kendaraan adalah hal yang wajib dipenuhi SPPG sejak mulai beroperasi,” kata Tysa.

Dengan penegasan tersebut, BGN mengembalikan pemisahan antara perlengkapan yang harus disediakan SPPG dan komponen biaya operasional pelayanan MBG.

Ketersediaan kendaraan distribusi menjadi bagian penting dalam mendukung penyaluran makanan kepada penerima manfaat. Karena itu, pemenuhan sarana tersebut harus diperhitungkan dalam kesiapan SPPG sebelum menjalankan pelayanan.

BGN menegaskan kebijakan ini mengacu pada ketentuan yang mengatur pelaksanaan program MBG. Pengelola SPPG diharapkan memahami pemisahan komponen perlengkapan dan biaya operasional agar pengelolaan anggaran serta pelaksanaan distribusi makanan berjalan sesuai ketentuan.