BGN Tambah 953 Dapur MBG, Perkuat Layanan Gizi di 34 Provinsi

Jakarta, InfoPublik – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengaktivasi 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di 34 provinsi. Penambahan fasilitas pelayanan tersebut diproyeksikan mampu menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, perluasan jaringan dapur MBG dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kesiapan masing-masing SPPG. Langkah tersebut bertujuan memastikan program tidak hanya menjangkau lebih banyak masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat secara optimal.

"Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat," ujarnya dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (6/11/2026).

Agustina menegaskan, setiap SPPG yang mulai beroperasi harus memenuhi standar kesiapan, baik dari sisi infrastruktur maupun ketersediaan tenaga pelaksana. Persyaratan tersebut penting untuk menjamin proses produksi hingga distribusi makanan berjalan sesuai ketentuan keamanan pangan.

"Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai tata kelola keamanan pangan," jelasnya.

Aktivasi 953 SPPG pada November 2026 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BGN dalam memperluas pemerataan layanan MBG. Sebelumnya, pada Oktober 2026, BGN telah menginisiasi aktivasi 1.460 SPPG di 32 provinsi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

BGN bahkan merencanakan aktivasi SPPG baru dengan jumlah serupa pada pekan berikutnya untuk mempercepat pemerataan pelayanan gizi di berbagai daerah.

Dalam pelaksanaannya, BGN memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta santri di lingkungan pesantren, khususnya di wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi.

"Dapur-dapur ini kami arahkan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui. Balita serta santri di lingkungan pesantren," jelas Agustina.

Selain memperhatikan pemerataan jangkauan, BGN juga memastikan aspek higiene dan sanitasi menjadi bagian penting dalam operasional setiap dapur MBG. Seluruh SPPG yang diaktivasi diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk pemenuhan standar kelayakan lingkungan pengolahan makanan.

Di sisi lain, Agustina mengingatkan calon mitra dan masyarakat agar mengikuti seluruh prosedur aktivasi melalui mekanisme resmi BGN. Ia menegaskan bahwa proses pembukaan dan aktivasi SPPG dilakukan melalui sistem, sehingga tidak ada pungutan atau pembayaran imbalan kepada pihak tertentu.

"Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika Bapak dan Ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib," tegasnya.

BGN memastikan perluasan layanan MBG akan terus dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan kesiapan operasional, standar keamanan pangan, serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Melalui penguatan jaringan SPPG, pemerintah berharap pelaksanaan Program MBG semakin merata dan tepat sasaran, sekaligus mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama kelompok rentan yang menjadi prioritas penerima manfaat.