Mendes PDT Yandri SUsanto saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten. (foto: Humas Kemendes PDT)
Jakarta, InfoPublik – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan penurunan stunting harus dilakukan dengan menyelesaikan akar permasalahan dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga perlu menyentuh persoalan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat desa.
“Kami di Kemendes melihat stunting bukan sekadar kurang gizi, tetapi ada di balik itu yang perlu kami tuntaskan. Untuk penurunan stunting harus dimulai dari hulunya, di antaranya sektor kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan,” tegas Yandri saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (3/11/2026).
Menurut Yandri, penguatan aktivitas ekonomi desa menjadi salah satu langkah penting untuk menekan kemiskinan yang berkaitan dengan persoalan stunting. Ketika masyarakat memiliki kesempatan bekerja dan memperoleh pendapatan, kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk gizi anak, diharapkan meningkat.
“Kalau ada aktivitas ekonomi di desa, kemudian orang bisa bekerja, kemudian bisa mendatangkan pendapatan maka kemiskinan bisa ditekan, kalau kemiskinan bisa ditekan insyaallah stunting bisa kita tekan,” tambahnya.
Yandri mengatakan, penurunan stunting merupakan bagian dari program prioritas nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terus mendorong konvergensi program pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Harusnya anak-anak dilindungi, kita perlu super team. Jadi untuk penurunan stunting ini ya ada Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejatinya kepentingan kita semua. Kita harus terlibat, keterlibatan itu harus pakai hati,” kata Yandri.
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, menekankan pentingnya melindungi dan mempersiapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Menurutnya, kualitas generasi muda akan menentukan masa depan Indonesia, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam.
“Karena anak-anak kita investasi yang sangat besar. Kalau kita tidak menjadikan anak-anak lebih hebat dari kita maka kita adalah orang-orang yang merugi, kita adalah orang bodoh,” tutur Dimyati.
Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penurunan stunting, termasuk di Provinsi Banten, diharapkan dapat memperkuat pencapaian target nasional. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting sebesar 17,5 persen pada 2026, kemudian turun menjadi 16,3 persen pada 2027, 15,2 persen pada 2028, dan 14,2 persen pada 2029.
Upaya tersebut diarahkan untuk mencapai target jangka panjang prevalensi stunting sebesar 5 persen pada 2045, sejalan dengan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas.
