Kepala BGN Sudaryono menyampaikan sejumlah langkah tersebut dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Jakarta, Kamis (29/10/2026)./Foto Humas BGN
Jakarta, InfoPublik Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peningkatan pengawasan, layanan pengaduan masyarakat, serta pengembangan sistem informasi dan perdagangan digital. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan transparansi penggunaan anggaran sekaligus memperbaiki kualitas layanan kepada penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan sejumlah langkah tersebut dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Menurut dia, laporan dan pengaduan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengawasan pelaksanaan program.
BGN juga meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk kementerian yang membidangi koordinasi pemerintahan, pangan, urusan dalam negeri, serta kesehatan. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan menyelesaikan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG.
Radar MBG Buka Akses Informasi kepada Masyarakat
Sebagai bagian dari transparansi publik, BGN memperkenalkan sistem informasi bernama Radar MBG. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memeriksa informasi mengenai menu harian, kandungan gizi, lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga nama kepala dapur yang melayani sekolah penerima manfaat.
Ketersediaan informasi tersebut diharapkan membantu masyarakat mengetahui layanan yang diterima sekaligus mendorong pengawasan publik terhadap pelaksanaan program.
Akses terhadap informasi menu dan kandungan gizi juga dapat membantu sekolah serta orang tua memahami makanan yang disediakan bagi siswa. Sementara itu, informasi lokasi SPPG dan penanggung jawab dapur dapat memudahkan masyarakat menyampaikan laporan apabila menemukan persoalan dalam pelayanan.
Penguatan transparansi tersebut perlu disertai pembaruan data secara berkala dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Dengan demikian, informasi yang ditampilkan tidak hanya menjadi sarana pemantauan, tetapi juga dapat ditindaklanjuti untuk memperbaiki layanan.
Loka MBG Hubungkan Petani, Peternak, dan Dapur
BGN juga mengembangkan ekosistem perdagangan digital bernama Loka MBG untuk memperkuat hubungan antara pemasok bahan pangan dan dapur pelaksana program.
Inisiatif ini diarahkan untuk melibatkan koperasi serta asosiasi petani dan peternak secara langsung dalam pengadaan kebutuhan pangan. Komoditas diperdagangkan dengan mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut bahan pemaparan BGN, pengembangan Loka MBG melibatkan kerja sama dengan kementerian yang membidangi pendidikan dan urusan desa, termasuk pemanfaatan sistem SIPLAH untuk mendukung ekosistem pengadaan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perbedaan harga komoditas di tingkat produsen dengan biaya bahan pangan yang dibebankan dalam operasional dapur. Sudaryono mencontohkan harga telur yang dapat lebih rendah di sentra peternakan, sementara perhitungan biaya makanan di dapur tetap menggunakan harga standar.
Melalui kemitraan langsung dan perdagangan digital, BGN ingin memperbaiki transparansi harga, mengurangi potensi margin berlebihan, serta memperluas akses pasar bagi produsen lokal.
BGN merencanakan peluncuran terbatas Loka MBG pada November 2026 dan peluncuran penuh pada Desember 2026. Tujuh kelompok komoditas yang diprioritaskan meliputi beras, minyak goreng, daging ayam, sapi dan kerbau, telur, ikan, serta susu.
Model Dapur Disesuaikan dengan Kondisi Sekolah
Selain pembenahan sistem informasi dan pengadaan, BGN mengembangkan model layanan dapur yang disesuaikan dengan jumlah siswa dan kondisi sekolah.
Untuk sekolah dengan jumlah siswa besar, dapur dapat dibangun di lingkungan sekolah. Sementara itu, sekolah dengan jumlah siswa lebih sedikit dapat dilayani melalui dapur sentral di luar sekolah. Makanan kemudian dikirim dalam kondisi hangat sesuai kebutuhan pelayanan.
Model dapur sentral juga diarahkan untuk melayani pondok pesantren dengan jumlah santri besar, dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas, jarak distribusi, serta keamanan pangan.
BGN turut mengembangkan metode penyajian makanan secara berkala per kelas dengan pendekatan prasmanan. Dalam model ini, makanan untuk satu kelas diantar ke ruang kelas, kemudian dikonsumsi bersama sebelum peralatan dibersihkan.
Dalam pelaksanaannya, suhu makanan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan. Bahan pemaparan menyebut target suhu minimal 60 derajat Celsius. Penerapan standar tersebut perlu mengikuti ketentuan keamanan pangan yang berlaku, termasuk pengawasan suhu selama penyimpanan dan distribusi.
Uji coba metode tersebut telah dilakukan pada puluhan dapur. BGN menargetkan penerapannya dapat menjangkau 5.000 hingga 10.000 dapur sampai akhir 2026.
Pendekatan ini ditujukan untuk menekan risiko gangguan keamanan pangan, mengurangi sisa makanan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Namun, hasil penerapannya tetap perlu dievaluasi berdasarkan data kejadian keamanan pangan, jumlah makanan tersisa, dan biaya operasional.
Pendidikan Gizi Diusulkan Masuk Kurikulum
BGN juga mendorong integrasi program MBG dan pendidikan gizi ke dalam kurikulum nasional. Usulan ini dimaksudkan agar penyediaan makanan bergizi di sekolah diikuti pemahaman siswa mengenai kebiasaan makan sehat dan tanggung jawab terhadap makanan.
Dalam pelaksanaannya, pendidikan gizi diharapkan dapat disesuaikan dengan kegiatan belajar tanpa mengganggu jam pelajaran inti. Sekolah juga perlu memperoleh panduan yang jelas agar keterlibatan siswa dalam kegiatan makan bersama sesuai dengan usia, kondisi, dan kebutuhan masing-masing.
Tantangan yang dihadapi mencakup edukasi bagi pengelola dapur serta kesiapan sekolah dalam menerapkan pola pelayanan makan bersama. Karena itu, pelaksanaan model baru memerlukan koordinasi antara BGN, sekolah, pemerintah daerah, pemasok pangan, dan pihak terkait lainnya.
Melalui penguatan pengawasan, transparansi informasi, kemitraan pemasok lokal, serta inovasi penyajian makanan, BGN berupaya membangun tata kelola MBG yang lebih akuntabel. Keberhasilan upaya tersebut perlu diukur tidak hanya dari jumlah dapur yang menerapkan sistem baru, tetapi juga dari keamanan makanan, kualitas gizi, efisiensi anggaran, dan manfaat yang dirasakan siswa.
