Menko PM A. Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (28/10/2026). (Foto: Biro Komunikasi Pengelolaan Data dan Informasi KemenkoPM)
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan yang mendorong masyarakat menjadi lebih produktif dan mandiri.
Menko PM menegaskan tentang kebijakan pengentasan kemiskinan harus bergerak melampaui pemberian bantuan sosial menuju penciptaan kesempatan bagi masyarakat untuk berkesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan kesejahteraan.
“Dua tahun terakhir dan ke depan kita harus terus mendorong rakyat menjadi pelaku utama, masyarakat yang produktif harus kita siapkan jalan keluar untuk lepas dari kemiskinan yang terus mereka hadapi. Bantuan sosial sementara, berdaya selamanya,” ucap Menko Muhaimin di Jakarta, pada Rabu (28/10/2026) dikutip dari Publikasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM)
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada 26,8 juta keluarga miskin sekaligus memperluas akses pendidikan, pekerjaan, permodalan, dan pengembangan usaha.
Menurut Muhaimin, perlindungan sosial tetap diperlukan sebagai jaring pengaman bagi keluarga miskin. Namun, bantuan tersebut perlu diiringi program pemberdayaan yang membuka akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan kesempatan usaha agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.
Di bidang pendidikan, program Sekolah Rakyat telah memberikan akses pendidikan kepada 44.200 anak dari keluarga miskin dan terlantar. Program tersebut juga diarahkan untuk mendorong pemberdayaan keluarga melalui peningkatan produktivitas dan kemandirian orang tua siswa.
Dilanjutkan dengan ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) dikatakan telah menyerap 1,3 Juta warga miskin sebagai tenaga kerja. Ekosistem tersebut membuka peluang usaha yang melibatkan 148.500 pelaku usaha baru dan 63.100 pemasok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasokan.
Pada sektor UMKM, sebanyak 3,25 juta pelaku usaha mikro dan rintisan memperoleh akses permodalan yang lebih terjangkau melalui upaya bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian UMKM. Penguatan usaha juga dilakukan melalui peningkatan akses bahan baku, teknologi, kualitas produk, dan pemasaran agar pelaku usaha dapat berkembang serta memiliki pendapatan yang lebih stabil.
Adapun di sektor ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM, sekitar 12 juta pelaku usaha disebut mengalami peningkatan kapasitas dan naik kelas melalui berbagai program pemberdayaan.
Pemberdayaan juga diperluas ke wilayah perdesaan. Sebanyak 18.849 desa mengalami kemajuan melalui berbagai program yang melibatkan 217 perguruan tinggi sebagai pendamping. Kolaborasi tersebut mendorong penerapan metode dan cara kerja baru untuk mengembangkan potensi desa.
Di sektor kelautan, program kampung nelayan telah menjangkau sekitar 16 ribu nelayan melalui berbagai program pemberdayaan. Sementara itu, sebanyak 10,6 juta petani memperoleh kemudahan akses pupuk untuk mendukung kegiatan produksi.
Muhaimin menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
“Seluruh program pemerintah harus menggunakan cara kerja baru, apa itu? Semua harus menuju pada DTSEN dalam mengambil keputusan apa pun, terutama menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan. DTSEN inilah yang akan membawa kita ke arah yang akurat dengan berbagai keadaan yang sedang terjadi,” jelas Muhaimin.
Selain penguatan data, pemerintah mendorong kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah menyelaraskan program pengentasan kemiskinan melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Koordinasi tersebut diperlukan agar program saling melengkapi, menghindari tumpang tindih, dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah prioritas.
“Berbagai pihak harus terus kita ajak dan berkolaborasi karena masih ada 22,93 juta saudara kita yang masih menunggu campur tangan pemerintah dan seluruh pihak. Ada 9.366 desa yang masih tertinggal dan masih jauh dari kemajuan,” kata Muhaimin.
Ia juga mendorong keterlibatan badan usaha milik negara (BUMN), dunia usaha, perguruan tinggi, pesantren, lembaga pendidikan, filantropi, dan penggerak ekonomi masyarakat untuk memperluas kolaborasi pemberdayaan. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu memperluas dampak program sekaligus membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
Muhaimin menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari penyaluran bantuan, tetapi juga dari meningkatnya produktivitas, terbukanya kesempatan ekonomi, dan kemampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.
“Dua tahun pemberdayaan menunjukkan kemajuan yang berarti, mari bersama-sama kita jaga, kita wujudkan transformasi Indonesia yang lebih berdaya di tahun-tahun yang akan datang, agar kita melihat rakyat kita semakin berjaya diri dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa yang akan datang,” ujarnya.
