Perbaikan ruang belajar, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, dan pemanfaatan teknologi menjadi fokus Kemendikdasmen dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik – Perbaikan ruang belajar, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, dan pemanfaatan teknologi menjadi fokus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sepanjang 2025–2026, program revitalisasi dan pembangunan satuan pendidikan telah menjangkau 55.451 sekolah.
Capaian hingga 20 Oktober 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat fondasi pendidikan bermutu dan memperkecil kesenjangan layanan pendidikan antardaerah. Selain memperbaiki infrastruktur sekolah, Kemendikdasmen mendorong digitalisasi pembelajaran, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta memperluas bantuan bagi murid dari keluarga yang membutuhkan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan, capaian dua tahun pertama menjadi pijakan untuk melanjutkan pembenahan pendidikan secara berkelanjutan. “Dua tahun pertama ini merupakan periode penting untuk membangun fondasi pendidikan bermutu bagi semua. Angka-angka capaian yang kita raih hari ini bukanlah hasil akhir, melainkan parameter dan tolok ukur bagi kami untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan demi mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Mu’ti dalam Taklimat Media Dua Tahun Capaian Kemendikdasmen di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Pada 2025, program revitalisasi dan pembangunan sekolah menjangkau 16.167 satuan pendidikan, melampaui target 10.440 satuan pendidikan. Tingkat penyelesaian pembangunan mencapai 99,96 persen.
Memasuki 2026, jangkauan program terus diperluas. Hingga 20 Oktober, revitalisasi telah mencakup 39.284 satuan pendidikan dari target 31.744 satuan pendidikan atau mencapai 123,75 persen. Pelaksanaan program menggunakan skema swakelola dengan penyaluran dana langsung ke sekolah. Skema ini tidak hanya mendukung perbaikan fasilitas belajar, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan lebih dari 58 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal serta penyerapan sekitar 238 ribu tenaga kerja.
Pemulihan sekolah terdampak bencana juga menjadi prioritas. Di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sebanyak 3.134 dari 3.178 sekolah sasaran telah direvitalisasi atau mencapai 98,62 persen. Sementara itu, penanganan bencana lainnya telah menjangkau 747 dari 749 sekolah sasaran atau 99,73 persen.
Pemerintah mengalokasikan Rp1,4 triliun untuk memulihkan layanan pendidikan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah ini penting agar kerusakan sarana pendidikan tidak berkepanjangan dan kegiatan belajar murid dapat kembali berlangsung di lingkungan yang layak.
Selain pembenahan infrastruktur, pemerintah memperluas pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar melalui penyediaan papan interaktif digital (PID) dan perangkat pendukung. Pada 2025, sebanyak 288.865 sekolah menerima PID beserta perangkat pendukung berupa laptop dan diska keras. Pada 2026, distribusi PID tercatat mencapai 72.258 unit dari target 742.536 unit.
Pemerintah juga memperkuat infrastruktur pendukung agar perangkat digital dapat dimanfaatkan secara optimal. Hingga periode pelaporan, akses listrik telah disediakan bagi 2.389 sekolah, akses internet bagi 8.152 sekolah, dan pendampingan pemanfaatan PID telah menjangkau 126.097 sekolah.
Pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) turut menjadi bagian dari strategi pemerataan pendidikan. Sebanyak 17 SNT telah beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027 dan menerima 1.360 murid baru di 13 provinsi.
Sebanyak 20 kabupaten/kota lainnya masuk dalam rencana pembangunan SNT. Pada 2027, pemerintah merencanakan pembangunan 100 sekolah sebagai bagian dari kelanjutan program tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan, kesejahteraan guru, dan digitalisasi pembelajaran hingga ke daerah terpencil. Karena pendidikan bermutu merupakan salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan perlu berjalan seiring dengan perhatian terhadap kesejahteraan pendidik.
Dalam aspek kesejahteraan, Kemendikdasmen memperkuat dukungan bagi guru, termasuk pendidik nonaparatur sipil negara (non-ASN). Pada 2026, penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-ASN mencapai 804.788 orang, sedangkan penerima Tunjangan Khusus Guru (TKG) non-ASN sebanyak 31.131 orang.
Sejak 2025, besaran TPG bagi guru non-ASN non-inpassing meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Insentif guru non-ASN juga naik dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan. Hingga September 2026, penyaluran tunjangan bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN tercatat mencapai Rp16,64 triliun kepada 890.280 penerima.
Peningkatan kesejahteraan tersebut diiringi pengembangan kompetensi agar guru semakin siap menghadapi kebutuhan pembelajaran yang terus berkembang. Sepanjang 2025–2026, sebanyak 868.615 guru mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu.
Selain itu, sebanyak 186.160 pendidik dan tenaga kependidikan menyelesaikan pelatihan Pembelajaran Mendalam. Sebanyak 53.023 guru mengikuti pelatihan koding dan kecerdasan artifisial (AI), sedangkan 114.288 guru mengikuti pelatihan pendidikan inklusif.
Penguatan kompetensi tersebut diharapkan mendorong pembelajaran yang lebih bermakna, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu mengakomodasi kebutuhan murid dengan beragam latar belakang.
Dukungan bagi murid diperkuat melalui Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan operasional sekolah, penyediaan buku bacaan bermutu, serta pengembangan pembelajaran dan karakter.
Pada 2025, PIP menjangkau sekitar 19 juta murid dengan anggaran Rp13,43 triliun. Pada 2026, program ini menargetkan 19,48 juta murid, termasuk 888 ribu murid pendidikan anak usia dini (PAUD). Hingga periode pelaporan, penyaluran bantuan telah menjangkau sekitar 13,6 juta murid.
Dari sisi mutu pembelajaran, sebanyak 13,3 juta murid mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA). Kemendikdasmen juga mengembangkan Pembelajaran Mendalam dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
Sementara itu, koding dan kecerdasan artifisial telah diterapkan sebagai mata pelajaran pilihan di 20.167 sekolah. Penerapan ini menjadi bagian dari upaya mempersiapkan murid menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan kompetensi masa depan.
Penguatan karakter dilakukan melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang telah diterapkan di 170.870 sekolah di 38 provinsi. Program tersebut dilengkapi pembiasaan positif serta upaya pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan.
Pemerataan kesempatan belajar juga didukung melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yang pada 2025 menjangkau 50,43 juta murid. Angka partisipasi sekolah penduduk usia 7–18 tahun tercatat mencapai 93,13 persen.
Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) menjangkau 4.616 murid, sementara sekitar 8,04 juta anak menerima bantuan perlengkapan sekolah. Kemendikdasmen juga mendistribusikan 5.538.000 buku bacaan bermutu serta melanjutkan pelindungan bahasa daerah dan pengembangan bahasa Indonesia di tingkat internasional.
Di sisi tata kelola, Kemendikdasmen memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2025. Realisasi anggaran pada tahun tersebut mencapai 96,64 persen atau Rp62,17 triliun.
Kemendikdasmen juga meraih sejumlah penghargaan atas inovasi dan pengembangan layanan pendidikan. Di antaranya, WSIS Prizes 2026 kategori e-Government untuk aplikasi Rumah Pendidikan, yang menjadi kemenangan pertama Indonesia dalam ajang tersebut sejak 2012.
Penghargaan lainnya meliputi Platinum Awards AHI 2026 untuk pertama kalinya, Popular Government Institution Award 2026, serta Football Development of the Year dari PSSI. Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga menerima penghargaan TOP Digital Education Innovation Figure.
Berbagai capaian tersebut menjadi modal bagi Kemendikdasmen untuk melanjutkan pembenahan pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan akses diikuti peningkatan kualitas pembelajaran, pemanfaatan teknologi yang efektif, serta dukungan berkelanjutan bagi guru dan murid.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang diperbaiki atau perangkat digital yang disalurkan, tetapi juga dari semakin luasnya kesempatan belajar dan meningkatnya mutu layanan pendidikan yang dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia.
