Kepala BGN Sudaryono menyampaikan hal itu dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Jakarta, Kamis (29/10/2026). (Foto: Hasil Tangkapam Layar YouTube)
Jakarta, InfoPublik – Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghentikan sementara operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana harian. Kebijakan tersebut disertai pemeriksaan oleh inspektorat untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, dapur yang belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana tidak akan menerima penambahan saldo atau top up. Operasionalnya juga dihentikan sementara sampai proses pemeriksaan dilakukan.
“Keputusan kami adalah yang tidak membuat laporan penggunaan dana harian bukan hanya tidak di-top up, tapi dapur itu akan kami hentikan sementara untuk kami investigasi oleh inspektorat,” ujar Sudaryono dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Menurut Sudaryono, dari 26.385 dapur yang disebut dalam pemaparannya, terdapat sekitar 6.100 dapur yang belum menyampaikan laporan penggunaan dana harian dengan baik. BGN akan menelusuri penggunaan anggaran pada dapur-dapur tersebut sebelum memberikan tambahan dana.
Ia menegaskan, apabila pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana, BGN siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan.
Dapur Tidak Layak Akan Ditutup
Selain pertanggungjawaban dana, BGN memperketat pengawasan terhadap kelayakan fasilitas dapur. Sudaryono menyoroti adanya dapur yang dibangun atau dioperasikan tanpa memenuhi standar kelayakan, termasuk fasilitas yang disebut hanya berupa renovasi rumah.
Ia mengatakan, proses pembangunan dan pengoperasian dapur harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga diarahkan untuk mencegah intervensi atau tekanan dari oknum agar dapur segera beroperasi meskipun belum memenuhi persyaratan.
Dalam pemaparannya, Sudaryono menyebut BGN telah menutup 299 dapur yang dinilai bermasalah. Namun, kriteria penutupan dan rincian jenis pelanggaran masing-masing dapur perlu dijelaskan lebih lanjut agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai langkah penertiban tersebut.
BGN juga menyampaikan penindakan terhadap aparatur yang melanggar disiplin. Sudaryono menyebut 249 ASN telah diberhentikan, dengan persoalan yang antara lain berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin dan ketidakhadiran kerja. Status kepegawaian serta dasar pemberhentian tersebut perlu dikonfirmasi melalui data resmi BGN.
Pengawasan Jam Kerja Petugas Diperketat
BGN turut memperkuat pengawasan terhadap petugas yang bertanggung jawab atas operasional dapur, termasuk kepala dapur, pengawas gizi, dan pengawas keuangan.
Sudaryono menjelaskan, jam kerja petugas disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Ia menyebut pengawas dapur dan pengawas gizi harus berada di lokasi pada pukul 02.00 hingga 08.00, terutama untuk memastikan persiapan makanan berjalan sesuai jadwal.
Untuk memastikan petugas hadir, BGN menerapkan pemantauan melalui pertemuan daring dan pencatatan kehadiran secara manual. Menurut Sudaryono, para deputi dan direktur melakukan pemantauan pada pukul 02.00 hingga 04.00 setiap hari, termasuk memeriksa bukti kehadiran petugas di dapur.
Ia menjelaskan, mekanisme manual digunakan sebagai langkah yang dapat diterapkan saat ini, sembari mempertimbangkan pengembangan sistem pengawasan yang lebih praktis pada masa mendatang.
“Jangan menunggu sesuatu yang belum ada. Yang ada adalah manual, yang manual pakai Zoom sampai dengan sistem yang disarankan itu ditemukan,” kata Sudaryono.
Pengawasan untuk Menjaga Akuntabilitas MBG
Pengetatan laporan penggunaan dana, pemeriksaan kelayakan dapur, dan pengawasan kehadiran petugas menjadi bagian dari upaya BGN memperbaiki tata kelola program MBG.
BGN perlu memastikan bahwa setiap dapur memenuhi standar operasional, penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan, dan petugas menjalankan tugas sesuai jadwal. Langkah tersebut penting agar anggaran program digunakan sebagaimana mestinya dan pelayanan makanan bergizi kepada penerima manfaat tetap berjalan.
Penerapan sanksi dan penghentian sementara operasional juga perlu disertai prosedur pemeriksaan yang jelas, transparan, dan terukur. Dengan demikian, penertiban dapat dilakukan secara adil sekaligus menjaga kesinambungan layanan MBG.
