Kepala BGN Sudaryono seusai penandatanganan nota kesepahaman antara BGN dan Tim Pembina Posyandu Pusat dalam rangkaian Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Denpasar, Bali. (Foto: Humas BGN)
Denpasar, InfoPublik – Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari pendataan penerima manfaat hingga pemantauan proses pengolahan dan distribusi makanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, kolaborasi dengan Tim Pembina Posyandu Pusat diperlukan untuk memastikan program pemerintah tersebut menjangkau kelompok sasaran secara tepat dan memberikan manfaat gizi sesuai kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sudaryono seusai penandatanganan nota kesepahaman antara BGN dan Tim Pembina Posyandu Pusat dalam rangkaian Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Denpasar, Bali.
“Dengan adanya nota kesepahaman ini, kerja sama kita bukan hanya dalam distribusi MBG, tetapi juga mencakup edukasi gizi, pendataan, dan memastikan penerima manfaatnya tepat sasaran,” ujar Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar dalam keterangan persnya yang diterima InfoPublik pada Sabtu (24/10/2026).
Menurutnya, kader Posyandu memiliki peran strategis karena menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan berinteraksi langsung dengan keluarga penerima manfaat. Kedekatan tersebut dapat membantu pemerintah memperbarui data sasaran sekaligus mengenali kebutuhan gizi kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian.
Posyandu Bantu Awasi Pengolahan dan Distribusi Makanan
Sudaryono mendorong kader Posyandu tidak hanya membantu pendataan dan edukasi gizi, tetapi juga berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan MBG di lapangan.
Kader dapat berkolaborasi dengan pengelola SPPG untuk memantau proses pengolahan makanan, penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta ketepatan waktu distribusi kepada penerima manfaat.
“Kami juga membuka ruang bagi kader Posyandu untuk berkolaborasi dengan dapur-dapur SPPG. Mereka bisa melihat, memeriksa, dan memastikan apakah proses memasaknya sudah benar, SOP-nya dijalankan, serta bagaimana distribusinya. Kami ingin kader Posyandu menjadi mata dan telinga BGN di lapangan,” kata Sudaryono.
Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan membantu BGN memperoleh informasi mengenai kondisi aktual pelaksanaan program. Masukan dari kader di lapangan juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan dan merespons persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan MBG.
Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bertumpu pada pemantauan internal, tetapi juga melibatkan unsur masyarakat yang dekat dengan penerima manfaat. Meski demikian, pelaksanaan pengawasan perlu tetap mengikuti mekanisme dan standar yang ditetapkan agar kualitas serta keamanan makanan terjaga.
Sekitar 21 Juta Sasaran Kelompok 3B
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, sasaran MBG tidak terbatas pada peserta didik. Program ini juga menyasar kelompok nonpeserta didik yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang dikenal sebagai kelompok 3B.
Ia menyebut jumlah sasaran kelompok 3B mencapai sekitar 21 juta orang. Lebih dari 10 juta orang di antaranya, menurut data yang disampaikan Sudaryono, telah menerima MBG. Karena itu, perluasan cakupan penerima manfaat masih diperlukan agar kelompok sasaran memperoleh akses sesuai kebutuhan.
“MBG ini adalah uang rakyat yang bersumber dari APBN. Karena itu, uang rakyat harus dikonversi menjadi makanan bergizi gratis yang benar-benar tepat sasaran dan memberikan intervensi gizi kepada penerima manfaat. Di sinilah pentingnya data yang benar, termasuk dengan bantuan kader Posyandu dan PKK,” tegasnya.
Ketepatan data menjadi salah satu faktor penting agar makanan bergizi dapat diberikan kepada kelompok yang membutuhkan. Dukungan kader Posyandu dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) diharapkan membantu proses pendataan sekaligus memperkuat edukasi gizi di lingkungan keluarga.
Perluasan Layanan hingga Wilayah 3T
BGN juga terus mendorong perluasan cakupan MBG seiring dengan aktivasi SPPG, terutama di wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Perluasan layanan tersebut diharapkan memperkuat pemerataan akses terhadap makanan bergizi. Dengan dukungan data penerima manfaat yang lebih akurat, penyelenggaraan program dapat diarahkan untuk menjangkau kelompok sasaran sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Kolaborasi dengan Posyandu juga membuka ruang bagi penguatan edukasi gizi kepada keluarga. Informasi mengenai pentingnya asupan bergizi dapat disampaikan lebih dekat kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki balita.
Melalui nota kesepahaman tersebut, BGN berharap kerja sama lintas sektor dapat memperkuat pelaksanaan MBG dari hulu hingga hilir, mulai dari pendataan penerima manfaat, edukasi gizi, pengolahan makanan, hingga distribusi.
Keterlibatan kader Posyandu diharapkan turut memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran negara serta membantu memastikan makanan yang disalurkan memenuhi standar dan sampai kepada kelompok yang menjadi sasaran program.
