Presiden Siapkan Perombakan Besar BUMN, Targetnya hingga Desember 2026

Jakarta, InfoPublik — Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan hingga 700 badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak efisien dan terus merugi hingga Desember 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari konsolidasi dan pembenahan perusahaan negara agar pengelolaan aset nasional lebih produktif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Target itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Menurut Prabowo, pemerintah telah melakukan konsolidasi, penyederhanaan struktur, dan penutupan terhadap sekitar 364 BUMN dari total 1.074 perusahaan yang disebutnya. Pembenahan tersebut akan dilanjutkan dengan memprioritaskan perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi bagi rakyat.

“Dari 1.000 BUMN, 1.074, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining. Kita sudah kurang lebih 360, 364 ya, sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 akan kita tutup. Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan, pembenahan BUMN merupakan bagian dari upaya mengembalikan pengelolaan perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Ia mengakui bahwa perbaikan tata kelola ekonomi membutuhkan waktu dan konsistensi, terutama untuk mengatasi kebocoran kekayaan negara yang dinilainya telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Sekian puluh tahun kekayaan kita bocor, luar biasa. Tapi kita sekarang berani. Kita ubah, kita kembali ke pasal 33 dan 34 Undang-Undang 1945. Pengalihan ini, perbaikan ini tidak bisa seketika,” ungkap Presiden.

Prabowo menyebut langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah selama dua tahun terakhir mulai menunjukkan hasil. Sejumlah BUMN yang sebelumnya merugi disebut telah mampu mencatatkan keuntungan, bahkan mengalami peningkatan laba hingga ratusan persen.

“Tapi kita sudah buktikan dalam 2 tahun kita bekerja, sudah kita buktikan. BUMN-BUMN yang rugi terus, kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung. Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen. Kita bertekad sekarang untuk efisiensi,” katanya.

Selain itu, Presiden menyoroti dugaan pelanggaran berulang oleh perusahaan pemegang konsesi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Prabowo meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan, termasuk melalui pencabutan izin usaha.

“Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi, sudah belasan tahun ada yang melanggar, 3 kali, 4 kali. Melanggar 3 kali, 4 kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya udah gak usah lagi lah kalau 2 kali melanggar cabut aja,” tegasnya.

Presiden juga mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola perkebunan dan sektor usaha berbasis sumber daya alam apabila izin perusahaan pemegang konsesi dicabut.

Menurutnya, generasi muda Indonesia perlu memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan kekayaan alam nasional.

“Nanti daerah-daerah, fakultas-fakultas, cari anak-anak muda yang bagus-bagus. Masa orang Indonesia nggak bisa mengelola perkebunan-perkebunan itu. Mungkin lebih baik kita kelola daripada mereka karena kita cinta tanah air kita. Edukasi penting. Para gubernur, para bupati, edukasi. Harus kita ajarkan rakyat kita,” pungkas Prabowo.