Badan Gizi Nasional mencatat 57,49 juta penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis dengan dukungan 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). /Foto Istimewa
Jakarta, InfoPublik – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat keamanan pangan, ketepatan data penerima manfaat, dan pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjangkau 57.491.334 orang. Pembenahan melalui transformasi MBG 2.0 dilakukan untuk memastikan perluasan program berjalan seiring dengan peningkatan kualitas makanan, tata kelola, dan akuntabilitas layanan.
Pelaksanaan program tersebut didukung 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dan melibatkan 1.027.998 tenaga kerja. Dengan skala layanan yang besar, BGN menempatkan keamanan pangan dan ketepatan sasaran sebagai bagian penting dalam pembenahan program.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan transformasi MBG tidak lagi hanya berfokus pada perluasan jangkauan, tetapi juga pada kepastian bahwa makanan yang disalurkan aman, bergizi, dan diterima oleh penerima manfaat yang tepat.
“Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak, tapi seaman apa? BGN mengambil keputusan besar, tidak sekadar memperbaiki, tapi merombak cara kerja,” tegas Tysa, dalam keterangan resminya yang diterima InfoPublik pada Rabu (21/10/2026)
Menurut Tysa, perubahan tersebut juga merupakan tindak lanjut atas masukan masyarakat. Aspirasi yang berkembang menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan standar pelaksanaan MBG.
Perkuat Standar Keamanan Pangan
Salah satu langkah dalam MBG 2.0 adalah memperkuat standar higiene dan sanitasi di setiap SPPG. BGN menetapkan kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian dari upaya memastikan proses penyediaan makanan memenuhi persyaratan kebersihan dan keamanan pangan.
BGN juga memperbarui Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menata kembali hubungan kerja, memperjelas pembagian tanggung jawab, serta memperkuat akuntabilitas para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Selain itu, BGN menerapkan pelabelan pada ompreng atau wadah makanan yang memuat batas waktu aman konsumsi MBG. Langkah ini ditujukan untuk membantu memastikan makanan dikonsumsi dalam rentang waktu yang sesuai dengan ketentuan keamanan pangan.
Penguatan standar tersebut menjadi penting karena keamanan makanan tidak hanya bergantung pada bahan baku dan proses memasak, tetapi juga pada penyimpanan, distribusi, serta waktu konsumsi.
Sinkronisasi Data Penerima Manfaat
BGN juga membenahi data penerima manfaat melalui sinkronisasi data yang tercatat dalam sistem kementerian dan lembaga terkait dengan kondisi riil di lapangan.
Penataan data tersebut diikuti dengan pemfokusan kembali penerima manfaat melalui Surat Penetapan Sementara (SPS) 1 dan 2. Langkah ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus memastikan sumber daya program digunakan secara efektif.
“Dengan skala program yang semakin besar, ketepatan data menjadi bagian penting dari tata kelola. Kita ingin memastikan makanan yang disiapkan sesuai dengan penerima manfaat yang benar-benar ada di lapangan,” jelas Tysa.
Sinkronisasi data diharapkan dapat membantu penyelenggara menyesuaikan jumlah makanan yang disiapkan dengan kebutuhan penerima manfaat. Dengan demikian, perencanaan produksi dan distribusi dapat dilakukan secara lebih terukur.
Uji Coba Penyajian Prasmanan di 66 SPPG
Transformasi MBG 2.0 juga mencakup inovasi dalam penyajian makanan. BGN telah menguji coba konsep makan prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi.
Pola penyajian tersebut diarahkan untuk memberikan pengalaman makan yang lebih baik bagi peserta didik. Selain itu, konsep prasmanan diharapkan dapat membangun kebiasaan positif, seperti kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama.
Pelaksanaan uji coba tersebut menjadi bagian dari upaya BGN mengevaluasi model layanan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan kondisi di lapangan.
Perluas Layanan ke Wilayah 3T
BGN turut memperluas pelaksanaan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Menurut Tysa, BGN telah mengaktifkan hampir 1.500 SPPG di wilayah dengan tantangan geografis dan kebutuhan gizi tersebut. Rinciannya, 480 SPPG berada di Indonesia Timur dan 980 SPPG di Indonesia Tengah.
Perluasan layanan ini ditujukan untuk menjangkau masyarakat yang menghadapi tantangan akses terhadap layanan pemenuhan gizi. Pelaksanaannya membutuhkan dukungan distribusi, ketersediaan bahan pangan, sumber daya manusia, dan pengawasan yang sesuai dengan karakteristik setiap wilayah.
BGN juga mengembangkan ekosistem rantai pasok lokal melalui integrasi digital agar proses penyediaan bahan pangan dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Patriot Gizi Perkuat Edukasi dan Pendataan
Penguatan sumber daya manusia di daerah menjadi bagian lain dari transformasi MBG 2.0. Melalui program Patriot Gizi, tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI) dibina untuk menjalankan peran lebih luas dalam mendukung pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Peran tersebut meliputi edukasi keamanan pangan, penggerakan pelaksanaan program, serta pendataan dampak program di tengah masyarakat.
“Hadirnya Loka MBG mengintegrasikan rantai pasok lokal secara digital, cepat dan efisien. Langkah ini kian lengkap dengan hadirnya Patriot Gizi. Para tenaga SPPI di setiap wilayah kini dibina menjadi garda terdepan sebagai edukator keamanan pangan, penggerak program, hingga pendata dampak langsung di tengah masyarakat,” ungkap Tysa.
Integrasi rantai pasok lokal diharapkan memperkuat hubungan antara pelaksanaan MBG dan potensi ekonomi daerah. Keterlibatan pemasok lokal juga dapat membuka peluang pasar bagi pelaku usaha setempat, sepanjang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kebutuhan layanan.
Standar dan Pengawasan Jadi Prioritas
Tysa menegaskan, perluasan MBG harus disertai peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan. Transformasi MBG 2.0 diarahkan untuk memastikan program tidak hanya menjangkau lebih banyak penerima, tetapi juga memenuhi standar pelaksanaan yang lebih baik.
“Hari ini, kita melanjutkannya dengan ketertiban dan tanggung jawab. MBG 2.0 bukan tentang program yang lebih besar, tapi program yang lebih benar. Skala besar, standar tinggi, karena anak Indonesia layak dapat yang terbaik,” pungkas Tysa.
Pembenahan keamanan pangan, sinkronisasi data, inovasi penyajian, dan perluasan layanan menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan MBG sebagai program pemenuhan gizi masyarakat. Keberhasilan transformasi tersebut akan ditentukan oleh konsistensi penerapan standar, efektivitas pengawasan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan penerima.
