Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mengatakan hingga 2026, hampir 15.000 siswa telah menikmati pendidikan berasrama melalui Sekolah Rakyat. (Foto: Kemenko Pemberdayaan Masyarakat)
Jakarta, InfoPublik - Sekolah Rakyat merupakan strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sekaligus memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar dalam kegiatan Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 di Bekasi, Jawa Barat.
Program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan secara optimal, terutama kelompok masyarakat yang kerap luput dari jangkauan kebijakan pemerintah.
“Hari ini kita semua telah menyaksikan Sekolah Rakyat yang didesain sejak awal benar-benar menjangkau masyarakat miskin, terutama yang tidak terjangkau kebijakan, The Invisible People,” ujar Muhaimin melalui keterangan resmi yang dikutip InfoPublik, Senin (19/10/2026).
Hingga 2026, hampir 15.000 siswa telah menikmati pendidikan berasrama melalui Sekolah Rakyat. Menurut Muhaimin, program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pengembangan sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap potensi dan kebutuhan peserta didik.
Ia menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan untuk berkembang tanpa terhambat kondisi ekonomi keluarga. Karena itu, keberhasilan Sekolah Rakyat perlu dilanjutkan dengan penyiapan masa depan para lulusan, baik melalui akses ke pendidikan yang lebih tinggi maupun kesempatan memasuki dunia kerja sesuai potensi dan keterampilan yang dimiliki.
Dengan keberlanjutan tersebut, pendidikan diharapkan menjadi jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memutus kemiskinan antargenerasi.
Bagi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pendekatan pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pendidikan tidak hanya berfungsi memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun kemampuan generasi muda agar mandiri dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi.
Muhaimin juga menegaskan bahwa semangat pemberdayaan harus tercermin dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, anggaran pemerintah perlu diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran.
“Setiap rupiah APBN kita harus mendorong pemberdayaan. Dengan politik anggaran pemberdayaan, kita akan memiliki anggaran yang semakin fungsional dan efektif sehingga membawa kemakmuran. Setiap rupiah akan mendukung kemajuan bangsa kita,” tegasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kemenko PM mendorong sinergi berbagai kebijakan, mulai dari pendidikan, perlindungan sosial, peningkatan keterampilan, hingga perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi.
Pendekatan terpadu ini diperlukan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.
