Jakarta, InfoPublik – Di layar masyarakat, pendaftaran Perlinsos terlihat sederhana yakni memasukkan identitas, melakukan autentikasi biometrik, lalu menunggu sistem memeriksa kelayakan. Namun, di balik proses yang berlangsung dalam hitungan detik itu, terdapat lapisan infrastruktur yang harus bekerja serempak ketika puluhan hingga ratusan ribu keluarga mengakses layanan dalam satu hari.
Pada titik itulah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengambil peran. Dukungan tersebut tidak berhenti pada penyediaan konektivitas, tetapi mencakup pengembangan engine Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), penyediaan kapasitas Pusat Data Nasional (PDN), hingga penguatan kapasitas dan keamanan sistem saat jumlah pendaftar terus meningkat.
Hingga Kamis (1/1/02026), sekitar 5,9 juta kepala keluarga (KK) telah mendaftar melalui Perlinsos secara nasional. Angka tersebut masih bergerak menuju proyeksi sekitar 48 juta KK yang perlu terdaftar hingga akhir 2026.
Koordinator Gugus Tugas Harian Komite Percepatan Transformasi Digital Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, mengatakan peningkatan adopsi membuat tantangan Perlinsos kini bergeser. Jika sebelumnya pemerintah berfokus merancang mekanisme yang mudah digunakan masyarakat, perhatian berikutnya adalah memastikan infrastrukturnya mampu tumbuh mengikuti jumlah pengguna.
“Sekarang tantangan kita lebih ke memastikan scaling up-nya secara infrastruktur kita siap, makin stabil, dan seterusnya,” kata Rahmat melalui keterangan yang diterima InfoPublik.
Menurut dia, pendaftaran Perlinsos saat ini dapat mencapai sekitar 150 ribu KK per hari. Bahkan, pada periode tertentu jumlahnya mendekati 200 ribu KK hanya dalam satu hari.
Lonjakan itulah yang membuat tiga lapis dukungan Komdigi menjadi penting: SPLP sebagai jalur pertukaran data, PDN sebagai penopang sumber daya komputasi, serta penyempurnaan kapasitas dan keamanan sistem agar pelayanan tetap berjalan ketika trafik meningkat.
SPLP Menghubungkan Data Lintas Kementerian
Lapisan pertama berada pada SPLP. Sistem tersebut menjadi penghubung pertukaran data antara Perlinsos dan berbagai kementerian atau lembaga yang memiliki data administrasi untuk menilai kelayakan pendaftar.
Rahmat menyebut dukungan Komdigi dalam penyediaan engine SPLP memiliki dampak signifikan terhadap operasional Perlinsos.
“Dukungan teman-teman di Komdigi ini terkait penyediaan engine SPLP yang sama-sama kita garap bersama komite dan juga kementerian yang lain yang sekarang sudah terhubung di SPLP itu sangat-sangat signifikan dampaknya,” ujarnya.
Melalui SPLP, Perlinsos tidak harus membangun sendiri seluruh basis data yang dibutuhkan. Sistem dapat mengambil informasi dari sumber data administratif kementerian dan lembaga yang menjadi rujukan sesuai kriteria program.
Pendekatan tersebut membuat proses pemeriksaan kelayakan dapat dilakukan secara terintegrasi. Masyarakat tidak harus membawa atau mengunggah berbagai bukti administrasi secara terpisah.
Dalam model itu, setiap kementerian dan lembaga memainkan fungsi yang berbeda. Komdigi berperan pada SPLP dan infrastruktur digital, Kementerian Dalam Negeri mendukung autentikasi biometrik dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sedangkan kementerian maupun lembaga lain menyediakan data administratif yang digunakan dalam proses pemeriksaan.
Badan Pusat Statistik (BPS), menurut Rahmat, juga memiliki peran dalam aspek desil yang digunakan sebagai salah satu indikator penargetan. “Semua ini benar-benar merasa ini agenda bersama,” katanya.
Kolaborasi lintas kementerian tersebut diarahkan untuk menjawab satu kebutuhan yakni agar data dari berbagai sumber tidak berdiri sendiri, tetapi dapat dipertukarkan ketika dibutuhkan untuk pelayanan publik.
PDN Menopang Perlinsos dari Belakang Layar
Lapisan kedua berada pada kapasitas pusat data. Komdigi, kata Rahmat, sejak awal turut menyiapkan infrastruktur PDN agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan untuk mendukung pelayanan publik seperti Perlinsos.
“Termasuk juga infra PDN yang dari awal sama-sama kita garap, bagaimana caranya PDN punya capacity, punya resource yang kita gunakan untuk kepentingan pelayanan publik seperti Perlinsos ini,” ujarnya.
Peran tersebut menjadi semakin penting setelah cakupan Perlinsos meluas secara nasional.
Sistem yang semula diuji secara bertahap kini harus menangani transaksi dalam volume jauh lebih besar. Infrastruktur tidak hanya harus menyediakan ruang penyimpanan, tetapi juga sumber daya komputasi untuk memproses autentikasi, mengirim permintaan data ke berbagai instansi, menerima respons, serta menampilkan hasil kepada pendaftar.
Rahmat mengatakan peningkatan performa sistem mulai terlihat dari waktu pemrosesan yang semakin singkat.
“Sekarang kita 120 ribu orang daftar per hari, 100 ribu lebih. Kemarin hampir 200 ribu, bisa daftar dengan mudah dan hasilnya diterima dalam waktu hanya beberapa detik, enggak sampai semenit bagi mayoritas orang,” katanya.
Menurut dia, performa tersebut merupakan hasil penyempurnaan yang dilakukan terus-menerus sejak uji coba awal.
“Performanya pun karena kita fine-tune terus-menerus memang semakin baik, semakin baik,” ujarnya.
Ia mengakui sistem tersebut belum sempurna. Namun, kondisi infrastrukturnya dinilai telah berkembang dibandingkan ketika uji coba dimulai pada Juni.
Ujian Berikutnya adalah Scaling Up dan Keamanan
Jumlah pengguna yang terus bertambah membuat persoalan Perlinsos bukan lagi sekadar apakah sistem dapat digunakan, tetapi apakah layanan mampu bertahan ketika ratusan ribu pendaftaran datang dalam waktu bersamaan.
Rahmat menyebut pemerintah bersama Komdigi terus melakukan fine-tuning pada infrastruktur sekaligus memastikan aspek keamanan.
“Tantangan kita sekarang tantangan scaling up. Kita sedang fine-tune bersama Komdigi soal infrastruktur, terus memastikan keamanan karena adopsinya sudah terlihat dari angka pendaftaran harian,” katanya.
Dalam konteks layanan publik digital, peningkatan kapasitas tidak bisa dilepaskan dari kestabilan dan keamanan. Setiap kenaikan jumlah pengguna berarti bertambah pula beban komputasi, lalu lintas pertukaran data, serta proses autentikasi yang harus dilayani.
Apalagi Perlinsos mengolah data administratif yang digunakan untuk menentukan kelayakan seseorang terhadap program bantuan sosial.
Karena itu, kata Rahmat, fokus pengembangan saat ini adalah memastikan sistem tetap stabil ketika jumlah pendaftar tumbuh.
Angka pendaftaran harian menjadi salah satu indikator paling jelas. Jumlah pendaftar disebut bergerak mencapai 200 ribu KK pada hari dengan trafik tinggi.
Laju tersebut menunjukkan bahwa persoalan scaling up bukan lagi kebutuhan jangka panjang, melainkan pekerjaan yang berlangsung bersamaan dengan operasional harian sistem.
Sudah 5,9 Juta KK, Target Menuju 48 Juta KK
Perlinsos kini telah mencatat sekitar 5,9 juta KK yang mendaftar di seluruh Indonesia.
Jumlah itu diarahkan menuju proyeksi sekitar 48 juta KK hingga akhir tahun. Angka tersebut kurang lebih separuh dari sekitar 96 juta KK secara nasional sebagaimana disebutkan Rahmat dalam wawancara.
Pendaftaran tersebut berkaitan dengan rencana penggunaan Perlinsos sebagai instrumen penargetan penerima bantuan pada periode berikutnya.
Untuk tahap saat ini, program yang dapat diajukan melalui mekanisme Perlinsos adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
Pendaftaran tidak otomatis menjamin seseorang menerima bantuan.
Rahmat menjelaskan, sistem terlebih dahulu memeriksa apakah seseorang memenuhi kriteria. Penetapan penerima selanjutnya tetap memperhitungkan jumlah kuota dan anggaran program.
“Misalnya yang layak sejuta, kuotanya 900 ribu, berarti perlu dicari 900 ribu orang terbawah,” ujarnya.
Kriteria yang diperiksa antara lain desil, kepemilikan kendaraan, kepemilikan sertifikat tanah, batas upah, keberadaan anggota keluarga berstatus aparatur sipil negara, data BPJS, hingga konsumsi listrik PLN.
Untuk PKH dan BPNT, salah satu kriteria yang digunakan adalah kelompok desil empat ke bawah.
400 Ribu Agen Membawa Portal Lebih Dekat ke Warga
Tingginya jumlah pendaftar juga ditopang perluasan jaringan agen Perlinsos.
Sekitar 400 ribu agen disebut telah tersedia di berbagai wilayah Indonesia. Agen tersebut berasal dari beragam unsur, mulai dari pendamping PKH, Babinsa, kader posyandu, masyarakat umum, hingga kelompok lain yang bersedia membantu warga mendaftar.
Rahmat menegaskan agen tidak memiliki kewenangan menentukan kelayakan penerima bantuan.
“Agen ini sebetulnya secara kewenangan bisa dikatakan bahkan tidak memiliki kewenangan apa pun. Dia tidak menentukan kelayakan, dia tidak menyimpan data orang,” katanya.
Perangkat milik agen pada dasarnya digunakan sebagai pintu masuk pendaftaran, terutama untuk membantu proses autentikasi biometrik.
“Device atau perangkat agen ini fungsinya sebetulnya hanya kita pinjam kameranya karena kita perlu autentikasi biometrik si pendaftar,” ujarnya.
Model tersebut dirancang agar warga yang tidak memiliki telepon pintar atau kurang terbiasa menggunakan layanan digital tetap dapat terjangkau.
Dari sekitar 400 ribu agen, Rahmat menyebut lebih dari 50 ribu di antaranya berasal dari masyarakat umum.
Infrastruktur Digital Bukan Tujuan Akhir
Meski ditopang SPLP, PDN, autentikasi biometrik, dan jaringan agen, Rahmat menekankan Perlinsos pada akhirnya bukan proyek untuk menambah sebanyak mungkin fitur digital.
Fokusnya tetap pada penyelesaian persoalan penargetan bantuan sosial.
Ia mengingatkan pendekatan pembangunan sistem pemerintah tidak perlu terjebak pada gagasan membuat satu aplikasi dengan seluruh layanan sekaligus.
“Enggak perlu kita bayangin payment gateway. Kita fokus memang kita mau menyelesaikan masalah apa dulu,” ujarnya.
Karena itu, pengembangan fitur baru akan mengikuti kebutuhan masyarakat.
Untuk tahap berikutnya, fungsi Perlinsos direncanakan diperluas ke sejumlah program lain, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta bantuan atau subsidi energi.
Namun, sebelum ekspansi tersebut berlangsung, pekerjaan mendasar masih berada pada tiga lapisan yang kini menjadi penyangga layanan yaitu memastikan SPLP mampu mempertukarkan data secara cepat, PDN menyediakan sumber daya yang cukup, kapasitas, dan keamanan sistem mampu mengikuti pertumbuhan pengguna.
Keberhasilan Perlinsos tidak lagi hanya ditentukan oleh apa yang tampak pada layar masyarakat. Ujian terbesarnya justru berlangsung di belakang layar pada kemampuan infrastruktur pemerintah melayani jutaan permintaan tanpa kehilangan kecepatan, kestabilan, dan keandalan.
