Kementerian Koperasi mengarahkan alokasi penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2027 untuk memperkuat pendampingan koperasi eksisting serta mengoptimalkan verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). (Humas Kemenkop)
Jakarta, InfoPublik – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Rapat tersebut membahas penyesuaian RKA Kementerian Koperasi TA 2027, progres RUU Perkoperasian, serta percepatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menkop menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VI DPR RI terhadap penambahan anggaran Kemenkop.
Tambahan dialokasikan untuk mendukung proses verifikasi dan validasi (verval) KDKMP serta penguatan pendampingan bagi koperasi-koperasi eksisting. “Tambahan anggaran ini akan kita gunakan untuk mendukung proses verval KDKMP, dan kami juga akan terus memberikan pendampingan kepada koperasi-koperasi eksisting,” ujar Ferry Juliantono.
Saat ini, Kemenkop tengah melangsungkan proses verval terhadap 17.228 bangunan fisik dan gerai KDKMP sebagai bagian dari persiapan operasional.
Selain itu, sebanyak 28.626 manajer KDKMP telah selesai direkrut dan dilatih.
Surat Keputusan (SK) pengangkatan para manajer tersebut ditargetkan terbit segera setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola KDKMP disahkan.
Terkait RUU Perkoperasian, Kemenkop telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan menghimpun masukan dari berbagai pihak, termasuk usulan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bagi koperasi.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan pentingnya mendorong koperasi menjadi badan usaha yang modern, inklusif, dan akuntabel.
Ia berharap Kemenkop dapat memaksimalkan pembinaan agar koperasi mampu memberikan fasilitas serta layanan optimal bagi masyarakat. (Humas Kemenkop)
