Pemerintah Perkuat Pelindungan Lahan untuk Swasembada Pangan

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah mencatat usulan perlindungan 6,46 juta hektare lahan sawah melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), atau setara 87,97 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional. Capaian ini menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian dan memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) per 21 Oktober 2026, usulan LP2B sawah nasional mencapai 6.463.007 hektare dari total LBS seluas 7.346.470 hektare.

Dari 509 kabupaten/kota, sebanyak 486 daerah atau 95,67 persen telah memenuhi ketentuan minimal LP2B sebesar 87 persen terhadap LBS. Sementara itu, masih terdapat tiga provinsi yang perlu mempercepat pemenuhan ketentuan tersebut, yakni Riau (76,24 persen), Banten (84,73 persen), dan Papua (78,02 persen).

Capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan. Pada awal September 2026, masih terdapat tujuh provinsi yang belum memenuhi ketentuan minimal 87 persen. Melalui percepatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, jumlah tersebut kini berkurang menjadi tiga provinsi.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perlindungan lahan sawah produktif merupakan bagian penting dari strategi menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

“Kalau lahan sawah produktif terus beralih fungsi, kapasitas produksi pangan kita akan terancam. Karena itu, lahan pertanian harus dilindungi dan kebijakan tata ruang harus berpihak pada keberlanjutan produksi pangan,” tegas Zulkifli Hasan.

Dalam Rakortas tersebut, pemerintah juga menyoroti indikasi alih fungsi sawah seluas 554.615 hektare. Untuk menindaklanjuti persoalan ini, disepakati pembentukan tim lintas kementerian/lembaga yang akan mengkaji status perizinan, status LP2B saat alih fungsi terjadi, serta jenis lahan sawah sebagai dasar penentuan langkah penyelesaian, termasuk kemungkinan kewajiban penggantian lahan maupun sanksi sesuai ketentuan.

Selain itu, pemerintah mendorong percepatan penetapan SK LP2B dan integrasinya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kementerian ATR/BPN bersama pemerintah daerah juga akan menindaklanjuti sinkronisasi peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD), termasuk penyelesaian kesepakatan peta di 17 provinsi.

Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan lahan sawah harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang. Langkah ini penting untuk menjaga lahan produktif, melindungi investasi infrastruktur irigasi, serta memastikan kapasitas produksi pangan nasional tetap terjaga demi mewujudkan swasembada pangan.