Menteri P2MI, Mukhtarudin, saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (11/11/2026). (Humas KP2MI)
Brebes, InfoPublik – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menargetkan peningkatan kompetensi 32.000 peserta melalui Program SMK Go Global pada 2026. Program yang mencakup pelatihan bahasa asing dan sertifikasi kompetensi tersebut ditujukan untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di sektor formal dan profesional di luar negeri.
Menteri P2MI, Mukhtarudin, mengatakan program itu telah memasuki tahap kedua pada 2026. Sementara pada 2027, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas sebanyak 140.000 peserta.
Hal tersebut disampaikan Mukhtarudin saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, Program SMK Go Global tidak hanya terbuka bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), tetapi juga lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan masyarakat umum yang berminat bekerja di luar negeri.
Pemerintah, lanjutnya, memprioritaskan peningkatan keterampilan (upskilling) bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang telah memiliki kemampuan dasar, tetapi masih membutuhkan pelatihan bahasa asing dan sertifikasi kompetensi.
"Yang sudah punya keterampilan dasar, tetapi belum memiliki kemampuan bahasa atau sertifikasi, akan kami fasilitasi melalui pelatihan bahasa dan sertifikasi. Semua peningkatan kapasitas itu dibiayai APBN, sehingga gratis dan masyarakat tidak dipungut biaya," jelas Mukhtarudin.
Ia menambahkan, pemerintah juga menyediakan dukungan pembiayaan penempatan melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
"Dengan demikian, pemerintah hadir mulai dari peningkatan keterampilan, pelatihan bahasa, sertifikasi hingga dukungan pembiayaan penempatan. Kita ingin menyiapkan pekerja migran yang terampil atau skill worker untuk mengisi sektor formal dan profesional di berbagai negara," tandasnya.
Mukhtarudin menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong perubahan orientasi penempatan pekerja migran Indonesia, dari pekerjaan yang selama ini identik dengan sektor domestik menuju bidang yang membutuhkan keterampilan profesional.
Sektor yang menjadi perhatian meliputi manufaktur, teknik, kesehatan dan keperawatan, perhotelan, restoran, minyak dan gas, serta perkebunan.
"Kini pemerintah mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi agar Pekerja Migran kita mampu mengisi berbagai sektor pekerjaan profesional di pasar kerja global," ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Mukhtarudin juga memberikan motivasi kepada para siswa Sekolah Rakyat agar terus belajar dan tidak menjadikan kondisi ekonomi keluarga sebagai penghalang untuk meraih cita-cita.
"Jangan pernah merasa kecil hati karena kalian lahir dari keluarga yang sederhana. Jangan pernah minder karena orang tua kalian bukan orang kaya atau bukan orang hebat. Masa depan itu milik semuanya," kata Mukhtarudin.
Ia menegaskan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
"Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Alih generasi pasti terjadi. Saya melihat anak-anak di sini sebagai calon orang-orang hebat, generasi yang kelak akan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju," tuturnya.
Selain menyampaikan motivasi, Mukhtarudin meninjau lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Brebes untuk melihat secara langsung kegiatan pendidikan yang berlangsung.
Sementara itu, terkait penguatan pelindungan pekerja migran, Mukhtarudin menyampaikan rencana penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (12/11/2026).
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan pelatihan, penempatan pekerja migran secara prosedural, serta penguatan pelindungan.
"Besok saya akan menandatangani MoU dengan Gubernur Jawa Tengah. Mudah-mudahan setelah itu kita bisa menyusul melakukan MoU dengan Kabupaten Brebes, sehingga sinergi ini bisa dilanjutkan sampai ke tingkat kabupaten," ujarnya.
Mukhtarudin juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah asal pekerja migran Indonesia.
Berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 1.700 warga Brebes tercatat ditempatkan bekerja ke luar negeri sepanjang 2026.
"Untuk Brebes saja, penempatan tahun ini sekitar 1.700 orang. Artinya, banyak warga Ibu Bupati yang saat ini bekerja di berbagai negara. Mereka terdata dan mendapatkan pelindungan negara karena masuk dalam sistem pelindungan pekerja migran Indonesia," ungkapnya.
Di sisi lain, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Brebes, Maylane Boni Abdillah, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri P2MI yang dinilai memberikan semangat kepada para siswa dan tenaga pendidik.
"Kehadiran pemerintah pusat menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh keluarga besar Sekolah Rakyat di Kabupaten Brebes ini," ujarnya.
Maylane menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak tanpa membedakan latar belakang sosial dan ekonomi keluarga.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memperjuangkan pendirian Sekolah Rakyat melalui berbagai koordinasi dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan pendidikan dan membuka harapan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak.
