Presiden Prabowo Subianto saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). (BPMI Setpres)
Jakarta, InfoPublik - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola aset negara sekaligus membangun fondasi ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Presiden, Danantara berfungsi sebagai dana kedaulatan yang mengonsolidasikan berbagai aset negara agar dikelola secara lebih tertib, profesional, dan berorientasi pada kepentingan generasi mendatang. "Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, di-manage dengan rapi. Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia. Untuk anak, cucu, dan cicit kita," ujar Presiden.
Presiden mengungkapkan, nilai aset yang dikelola Danantara telah melampaui USD1.000 miliar. Menurutnya, kehadiran lembaga tersebut memungkinkan pemerintah memantau dan mengelola kekayaan negara yang sebelumnya tersebar di berbagai entitas. "Alhamdulillah, kita untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini, Danantara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari USD1000 miliar. Yang selama ini sering tidak bisa kita pantau. Sering kita tidak mengerti kekayaan kita di mana," ungkap Presiden.
Sebagai bagian dari reformasi tata kelola, pemerintah juga terus melakukan penataan badan usaha milik negara (BUMN). Presiden menyebut saat ini terdapat 1.077 BUMN beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaan yang memerlukan konsolidasi agar lebih efisien dan produktif.
Presiden mengapresiasi langkah pimpinan Danantara yang berhasil melakukan penutupan, konsolidasi, dan penggabungan ratusan BUMN selama 18 bulan pertama pemerintahan. "Akhir 31 Juli mereka sudah menutup, mengonsolidasikan, memerger sehingga dari 1.077 berkurang 250 BUMN," ujarnya.
Pemerintah menargetkan jumlah BUMN dapat ditekan hingga maksimal 350 perusahaan pada akhir 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara.
Menurut Presiden Prabowo, proses konsolidasi tersebut juga memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran. Penutupan 250 BUMN disebut mampu menghemat biaya operasional atau overhead hingga Rp50 triliun. "Dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transpor, bayar ini rapat kerja, Rp50 triliun," jelas Kepala Negara.
Presiden memperkirakan nilai penghematan akan terus meningkat seiring berlanjutnya reformasi BUMN hingga akhir tahun. "Desember 31 saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik, bisa-bisa mendekati Rp70-80 triliun. Saya terima kasih kepada pimpinan Danantara," pungkas Presiden.
(BPMI Setpres)
