Jakarta, InfoPublik — Pemerintah terus mempercepat program revitalisasi satuan pendidikan sebagai bagian dari agenda transformasi pendidikan nasional. Tidak hanya menyasar perbaikan fisik, kebijakan ini diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran hingga penguatan ekosistem pendidikan di tingkat sekolah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam forum media briefing DIKSI yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dengan tema “Revitalisasi Pendidikan Membangun Sekolah Bermutu dan Pembelajaran Bermakna untuk Semua” menghadirkan pemangku kebijakan dan akademisi untuk membahas arah strategis pendidikan menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei.
Ketua Tim Relasi Media Direktorat Ekosistem Media Kemkomdigi, Astrid Ramadiah Wijaya, menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan media untuk memperkuat pemahaman publik terhadap kebijakan prioritas. “Momentum Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar seremoni, tetapi ruang refleksi bersama untuk memastikan arah transformasi pendidikan berjalan tepat sasaran,” ujar Astrid, dalam kegiatan Media Briefing/Diskusi Redaksi (DIKSI) bersama redaktur media nasional di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa program revitalisasi telah menunjukkan capaian signifikan.
Pada 2025, pemerintah berhasil merevitalisasi lebih dari 16 ribu satuan pendidikan—meningkat sekitar 54 persen dari target awal. Program ini tidak hanya mencakup pembangunan ruang kelas baru, tetapi juga rehabilitasi fasilitas yang rusak serta penataan lingkungan sekolah. “Revitalisasi tidak sekadar membangun, tetapi memastikan sekolah aman, nyaman, dan mendukung proses belajar,” ujarnya.
Ia menambahkan, skema penyaluran anggaran langsung ke satuan pendidikan turut menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga perputaran usaha di sekitar sekolah.
Pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun–Rp14 triliun untuk merehabilitasi hingga 10.722 sekolah. Prioritas diberikan pada wilayah terdampak bencana, disusul daerah dengan kerusakan berat dan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk di Sumatra dan Aceh.
Selain itu, intervensi baru juga mencakup penyediaan sarana air bersih serta penataan lingkungan sekolah guna meningkatkan kualitas ruang belajar secara menyeluruh.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menekankan bahwa pendekatan swakelola menjadi kunci efektivitas program.
Menurutnya, setiap proyek revitalisasi rata-rata melibatkan sekitar 34 tenaga kerja lokal, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat. “Ketika anggaran masuk ke sekolah dan dikelola langsung, dampaknya terasa hingga ke sektor usaha kecil di daerah,” ujarnya.
Selain efisiensi biaya, pendekatan ini juga mendorong rasa kepemilikan terhadap fasilitas pendidikan, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan lebih optimal oleh komunitas sekolah.
Program ini juga berkontribusi pada peningkatan daya tampung siswa, khususnya di wilayah pinggiran yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
Sementara itu, Guru Besar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta sekaligus Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, mengingatkan bahwa revitalisasi fisik harus diikuti transformasi pada aspek pembelajaran.
Menurutnya, perbaikan infrastruktur harus menjadi fondasi untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di ruang kelas, termasuk melalui perubahan pola pikir (mindset) guru dan penguatan kapasitas profesional. “Revitalisasi tidak boleh berhenti pada bangunan. Yang utama adalah bagaimana guru memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan mutu pembelajaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi guru, bukan sekadar sosialisasi kebijakan. Model kolaboratif seperti komunitas belajar guru dinilai efektif untuk meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.
Selain itu, penyederhanaan beban administrasi menjadi perhatian, agar guru dapat lebih fokus pada interaksi dan pendampingan siswa di kelas.
Forum ini menegaskan bahwa transformasi pendidikan memerlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari penguatan infrastruktur, tata kelola, hingga kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah menempatkan revitalisasi sekolah sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran nasional.
Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan publik, program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan.
21_thumb.jpeg)
