Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelanggarakan Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Implementasi Edukasi Gizi bagi Satuan Pendidikan yang digelar Direktorat SMP, Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen. (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di satuan pendidikan tidak berhenti pada penyediaan makanan bagi peserta didik. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong agar program tersebut menjadi pintu masuk pembentukan kebiasaan hidup sehat, literasi gizi, keamanan pangan, sekaligus penguatan karakter sejak usia sekolah.
Upaya itu diperkuat melalui Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Implementasi Edukasi Gizi bagi Satuan Pendidikan yang digelar Direktorat SMP, Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen di Serpong, Banten, 19–21 Agustus 2026.
Forum yang melibatkan UPT dari 34 provinsi tersebut menjadi ruang konsolidasi pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan pemahaman, berbagi praktik baik, mengidentifikasi kendala, serta menyusun langkah tindak lanjut penerapan edukasi gizi dan MBG di satuan pendidikan.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto mengatakan, Kemendikdasmen mendukung pelaksanaan MBG melalui penyiapan data peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan sebagai penerima manfaat. Dukungan juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti UKS, toilet, sanitasi, dan air bersih.
Menurut Gogot, edukasi gizi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MBG. Kemendikdasmen telah menyiapkan modul, petunjuk teknis, panduan, serta contoh kegiatan yang dapat diterapkan melalui pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, pembiasaan sehari-hari, hingga saat peserta didik makan bersama. “Investasi sejak usia dini pendidikan edukasi itu penting untuk menjaga kesehatan penduduk kita. Tugas yang penting sekarang adalah bagaimana kita mendiseminasikan modul-modul edukasi gizi, panduan MBG, ke satuan pendidikan melalui penguatan UKS,” ujar Gogot.
Ia meminta UPT memperkuat diseminasi berbagai panduan tersebut kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Selain menyebarluaskan kebijakan pusat, UPT juga didorong mengembangkan praktik baik yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
MBG bukan Sekadar Asupan Makanan
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Mariman Darto menegaskan, MBG perlu ditempatkan sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas, bukan sekadar pemenuhan asupan makanan peserta didik.
Pelaksanaannya perlu berjalan beriringan dengan edukasi keamanan pangan, literasi gizi, pendidikan karakter, serta pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. “Literasi gizi bukan hanya soal pengetahuan anak yang meningkat, tapi memastikan aksesibilitas terhadap sumber pengetahuan,” kata Mariman.
Karena itu, satuan pendidikan perlu menciptakan ekosistem yang mendukung literasi gizi dengan melibatkan keluarga dan komite sekolah. Pembiasaan sederhana seperti mencuci tangan, antre, berdoa sebelum makan, makan bersama, menjaga kebersihan, hingga memastikan makanan dikonsumsi di tempat menjadi bagian dari proses pendidikan. “Peran UPT membangun ekosistem sekolah dengan literasi gizi itu penting. Parenting gizi pada keluarga juga penting melalui komite sekolah. Esensi MBG bukan hanya memberi makan, tapi gerakan pembangunan karakter,” ujar Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.
Pendekatan tersebut membuat keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada peserta didik, tetapi juga dari perubahan pengetahuan dan perilaku yang terbentuk secara berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur SMP Kemendikdasmen Mega Hapsari mengatakan, konsolidasi UPT memiliki posisi strategis karena mempertemukan penanggung jawab program SMP serta pengelola kegiatan peserta didik dan UKS yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG.
Menurut dia, forum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat sinergi dan pertukaran praktik baik antardaerah. Perbedaan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat membuat implementasi edukasi gizi perlu disesuaikan dengan konteks masing-masing wilayah. “Kami berharap edukasi gizi ini bisa lebih masif dilaksanakan. Panduan modul kantin sekolah dan pelaksanaan MBG sudah lengkap dan disesuaikan dengan perkembangan sekarang,” jelas Mega.
Kemendikdasmen juga telah melakukan studi dampak pelaksanaan MBG melalui kolaborasi dengan Center of Excellence IPB dan Tanoto Foundation. Studi tersebut dilaksanakan di Riau dan Jawa Tengah untuk melihat dampak program dari berbagai perspektif. Hasil pembelajaran dan praktik baik dari berbagai daerah kemudian menjadi bagian penting dalam penguatan implementasi edukasi gizi di satuan pendidikan.
Dengan melibatkan Kemendikdasmen, BGN, UPT, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan mitra terkait, penguatan edukasi gizi diharapkan tidak menjadi kegiatan tambahan semata. Program ini diarahkan menjadi bagian dari budaya sekolah agar peserta didik tidak hanya memperoleh makanan bergizi, tetapi juga memahami apa yang dikonsumsi, menjaga kebersihan, serta membangun kebiasaan sehat yang dapat dibawa hingga dewasa.
_thumb.jpeg)
