PKBM dari Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Lampung, dan Grobogan, Jawa Tengah. Mereka melakukan kunjungan dan studi tiru ke PKBM Budi Utama, Surabaya, Jumat (6/11/2026). - Foto: Mc.Jatim
Surabaya, InfoPublik – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Utama Surabaya membuktikan bahwa pendidikan nonformal dapat dikelola secara mandiri tanpa bergantung pada dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, lembaga ini mampu menjalankan program pendidikan sekaligus membantu mengentaskan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara gratis.
Praktik pengelolaan tersebut menarik perhatian sejumlah pengelola PKBM dari Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Lampung, dan Grobogan, Jawa Tengah. Mereka mengunjungi PKBM Budi Utama di Surabaya pada Jumat (6/11/2026) untuk mempelajari inovasi dan strategi pengembangan pendidikan nonformal secara mandiri.
Kunjungan ini berlangsung menjelang Musyawarah Nasional (Munas) VI, Seminar Nasional (Semnas), dan Expo Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Indonesia yang digelar di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kampus Lidah Wetan.
Sekretaris Umum DPW FK PKBM Sulawesi Selatan sekaligus Ketua DPD FK PKBM Kabupaten Sinjai, Ernawati Madi, mengatakan bahwa kunjungan tersebut memberikan banyak inspirasi, terutama dalam mengembangkan program pendidikan tanpa bergantung pada dana BOP.
"Meskipun karakteristik peserta didik di daerah kami yang jauh dari pusat kota berbeda dengan di Surabaya, program-program di PKBM Budi Utama sangat menginspirasi. Kami melihat langsung bagaimana lembaga ini dapat berkembang luar biasa meskipun tanpa BOP," ujar Ernawati.
Menurutnya, pengelola PKBM di daerah pelosok menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis, keterbatasan akses, hingga sulitnya memperoleh dukungan pendanaan alternatif, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Di Kabupaten Sinjai, misalnya, jarak tempuh sekitar lima hingga enam jam dari Kota Makassar menjadi salah satu kendala dalam menjangkau perusahaan yang berpotensi memberikan dukungan CSR. Meski demikian, Ernawati berharap pengalaman PKBM Budi Utama dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah.
Sementara itu, Ketua PKBM Budi Utama Surabaya, Imam Rochani, menjelaskan bahwa kemandirian lembaganya dibangun melalui optimalisasi dukungan CSR serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah di tingkat kecamatan.
"Kami berbagi pengalaman bagaimana mengelola pendidikan nonformal secara enjoy dan elegan tanpa bergantung pada bantuan pemerintah. Di sini kami mengentaskan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara gratis dengan dukungan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pihak kecamatan setempat," kata Imam.
Ia menambahkan, pendidikan nonformal perlu dikelola secara fleksibel dengan mengoptimalkan potensi lingkungan sekitar. Kegiatan pembelajaran tidak harus selalu berlangsung di ruang kelas, tetapi dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia di masyarakat, seperti masjid, musala, maupun halaman.
Namun, fleksibilitas tempat belajar tetap harus diimbangi dengan pelaksanaan modul pembelajaran secara terencana agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
Imam juga mendorong pengelola PKBM di berbagai daerah agar lebih proaktif menjalin kerja sama dengan perusahaan melalui pengajuan proposal CSR. Menurutnya, upaya tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan karena tidak semua proposal yang diajukan langsung memperoleh dukungan.
"Kita dorong mereka untuk aktif mengajukan proposal CSR karena dari beberapa pengajuan pasti ada yang membuahkan hasil. Kami juga membagikan contoh-contoh proposal agar dapat langsung dipraktikkan dan dikembangkan di daerah masing-masing," ungkapnya.
Ia berharap pengalaman PKBM Budi Utama dapat menjadi inspirasi bagi lembaga pendidikan nonformal lainnya untuk mengembangkan sumber pendanaan alternatif dan memperluas jejaring kolaborasi.
Dengan pengelolaan yang mandiri dan dukungan berbagai pihak, PKBM diharapkan mampu menjaga keberlangsungan program pendidikan sekaligus memperluas akses layanan pendidikan gratis bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan.(MC Prov Jatim/hjr/eyv)
