Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan arahan kepada para ASN Pemda Banggai di ruang rapat umum Kantor Bupati Banggai, Luwuk Selatan. Rabu (4/11/2026). Foto: Risaldi Baadib
Banggai, Infopublik – Visi pembangunan daerah tidak cukup berhenti sebagai dokumen perencanaan. Agar manfaatnya dirasakan masyarakat, setiap target harus diterjemahkan ke dalam anggaran, kinerja aparatur, dan layanan publik yang terukur. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menilai Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, memiliki visi pembangunan yang jelas, tetapi perlu didukung cara kerja birokrasi yang lebih adaptif dan inovatif.
Zudan menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan kepada aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Banggai di ruang rapat umum Kantor Bupati Banggai, Luwuk Selatan, Rabu (4/11/2026).
“Saya sudah berkeliling lebih dari 400 kabupaten kota, ini salah satu visi misi yang sangat jelas, klir,” ujar Zudan.
Menurut dia, tantangan berikutnya adalah memastikan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai 2025–2029 benar-benar diterjemahkan menjadi program dan alokasi anggaran yang tepat. “Kita menurunkan impian ini ke dalam APBD, ke dalam RKP, klir atau tidak?” katanya.
Banggai saat ini memasuki periode kedua kepemimpinan Bupati Amirudin dan Wakil Bupati Furqanuddin Masulili dengan visi Bergerak Bersama Berkelanjutan Menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah. GERBANG merupakan akronim dari Gerakan Banggai Terdepan, Inovatif, Maju, dan Sejahtera.
Visi tersebut dijabarkan melalui sembilan misi atau “9 Gerbang” yang mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi hingga transformasi digital.
Zudan menilai sembilan misi tersebut membutuhkan pendekatan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi tidak bisa lagi mengandalkan pola kerja konvensional jika ingin menghasilkan perubahan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Setelah saya bedah, saya menemukan tiga kunci baru membuka 9 Gerbang ini. Pertama, meritokrasi, kedua digitalisasi, dan ketiga cara pikir baru,” terang Zudan.
Meritokrasi menempatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja sebagai dasar pengelolaan ASN. Melalui pendekatan ini, pengembangan karier dan penempatan aparatur diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan individu.
Sementara itu, digitalisasi diperlukan untuk mempercepat proses kerja, memperkuat integrasi data, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Adapun perubahan pola pikir menuntut ASN tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi juga mampu mencari solusi, berinovasi, dan mengukur dampak pekerjaan terhadap masyarakat.
Karena itu, Zudan mendorong ASN Pemkab Banggai terus meningkatkan kompetensi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kualitas birokrasi, menurut dia, menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah.
Potensi transformasi digital Banggai juga terlihat dari keberadaan Banggai Command Center yang ditinjau Zudan dalam kunjungan kerjanya.
Ia menilai infrastruktur tersebut dapat menjadi modal untuk mengembangkan konsep Safe City, yakni pemanfaatan informasi dan teknologi untuk mendukung keselamatan serta kesejahteraan masyarakat, melampaui fungsi pelayanan publik yang selama ini menjadi fokus pengembangan Smart City. “Dengan inovasi di command center, rekan-rekan bisa naik kelas dari Smart City menuju Safe City,” ujarnya.
Konsep tersebut menempatkan teknologi sebagai alat untuk membantu pemerintah memahami situasi secara lebih cepat, mengantisipasi risiko, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia.
Namun, keberadaan infrastruktur digital perlu diikuti integrasi data, kesiapan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sistem secara konsisten agar menghasilkan manfaat nyata. Dengan dukungan aparatur yang kompeten, pusat kendali daerah berpotensi memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan meningkatkan ketepatan respons pemerintah.
Bupati Banggai Amirudin menyebut kunjungan Kepala BKN sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan pemahaman ASN mengenai kebijakan manajemen kepegawaian.
Ia berharap pertemuan tersebut membantu aparatur memahami lebih komprehensif berbagai aspek pengelolaan ASN, termasuk pengembangan kompetensi, sistem merit, disiplin pegawai, dan transformasi digital kepegawaian.
“Kami juga berharap agar pertemuan ini menjadi ruang pembelajaran, sekaligus ruang refleksi bagi seluruh ASN untuk mengevaluasi kembali kualitas pengabdian masing-masing,” ujar Amirudin.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Akhmad Syauki, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Moh. Ramli Tongko, serta para pimpinan perangkat daerah.
Pada akhirnya, keberhasilan visi Gerbang Timur Sulawesi Tengah akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah menghubungkan perencanaan, anggaran, kompetensi ASN, dan pemanfaatan teknologi. Ketika keempat unsur itu berjalan searah, transformasi birokrasi diharapkan tidak hanya memperbaiki tata kelola pemerintahan, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan berdampak bagi masyarakat.
(MC KAB. BANGGAI/Ilham A. Muhamad)
