Banggai Kepulauan, InfoPublik – Pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berpihak kepada masyarakat menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Aparatur sipil negara (ASN) diminta tidak sekadar menjalankan prosedur, tetapi juga aktif mendatangi warga, menindaklanjuti pengaduan, dan menghadirkan inovasi pelayanan.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Zudan Arif Fakrulloh saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Banggai Kepulauan di halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Selasa (3/11/2026).
Zudan menegaskan, kualitas birokrasi harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Kritik, keluhan, dan pengaduan warga, menurut dia, perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah. “Jangan membuat masyarakat datang berkali-kali. Negara harus hadir mendatangi warga melalui pelayanan bergerak dan pemanfaatan teknologi digital,” tegasnya.
Ia menyampaikan enam prinsip yang perlu menjadi pegangan ASN, yakni memberikan pelayanan terbaik; memastikan proses berlangsung cepat, mudah, dan ramah; membantu warga menemukan unit pelayanan yang tepat; mengembangkan pelayanan jemput bola berbasis teknologi; hadir langsung untuk memahami persoalan masyarakat; serta berani berinovasi.
Prinsip tersebut menuntut perubahan cara kerja birokrasi, dari sekadar menunggu warga mengurus keperluan menjadi aparatur yang aktif memastikan kebutuhan masyarakat tertangani. Dengan demikian, keberhasilan pemerintahan tidak hanya dilihat dari pelaksanaan program, tetapi juga dari kemudahan akses dan kualitas layanan yang diterima warga.
Memasuki usia ke-27, Banggai Kepulauan juga didorong mempercepat pembangunan dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah. Zudan menilai sektor kelautan, perikanan, pariwisata, dan produk lokal dapat menjadi penggerak ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan dan didukung penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 130 ribu jiwa, pembangunan daerah perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata pertumbuhan aktivitas ekonomi.
Zudan mengingatkan bahwa masyarakat Banggai Kepulauan memiliki sejarah panjang sebagai pelaut tangguh. Laut yang selama ini menghubungkan kehidupan masyarakat antarpulau harus dipandang sebagai modal pengembangan ekonomi, konektivitas, dan pariwisata.
“Generasi muda Banggai Kepulauan harus lebih cerdas membaca perubahan zaman. Kekayaan alam yang dimiliki daerah ini harus dikelola dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan semangat kebersamaan,” katanya.
Menurut dia, peluang ekonomi biru yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dan ekonomi hijau perlu dimanfaatkan untuk membuka kesempatan usaha sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Untuk memperluas promosi potensi daerah, Zudan juga mengajak sekitar 6.000 ASN di Banggai Kepulauan menjadi duta promosi melalui media sosial. Pantai, Danau Kaca, ubi Banggai, dan produk unggulan lainnya dapat diperkenalkan secara lebih luas untuk menarik wisatawan serta membuka peluang pasar bagi produk masyarakat.
Selain penguatan ekonomi dan perbaikan birokrasi, Zudan menekankan pentingnya menjaga kerukunan, toleransi, dan persatuan sebagai modal pembangunan. Ia mengajak pemerintah daerah, DPRD, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat menyatukan langkah sesuai arah pembangunan daerah.
Kepada pelajar dan mahasiswa, ia berpesan agar berani menetapkan cita-cita tinggi, terus menuntut ilmu, menguasai teknologi, dan membangun jejaring. Generasi muda diharapkan dapat berkontribusi bagi kemajuan daerah, termasuk dengan mengembangkan potensi lokal menjadi kegiatan ekonomi yang produktif.
Zudan juga memberikan penghormatan kepada para perintis dan pemimpin terdahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan Banggai Kepulauan. Usia 27 tahun, menurut dia, harus menjadi momentum bagi daerah untuk mempercepat kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peringatan HUT ke-27 yang dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, kepala daerah se-Sulawesi Tengah, pimpinan DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ASN, serta berbagai elemen masyarakat itu menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah.
“Ombak boleh tinggi, angin boleh kencang, tetapi perahu Banggai Kepulauan tidak akan pernah karam. Syaratnya, nakhoda dan seluruh awak kapal harus mendayung bersama-sama, dengan kekompakan dan penuh rasa cinta,” ujar Zudan.
Pesan tersebut menegaskan bahwa percepatan pembangunan Banggai Kepulauan membutuhkan birokrasi yang responsif, pengelolaan potensi alam secara berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat. Ketiganya menjadi fondasi untuk mendorong daerah yang lebih maju dan sejahtera.
(McBanggaiKepulauan/Roy)