Pemda Banggai, diwakili Kepala DKISP Lesmana P. Kulab, tampil sebagai pembicara dalam GM-DTGI Award 2026 di Auditorium Magister Manajemen FEB UGM, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (5/11/2026). Foto: Mohammad Fajrin Lamato.
Banggai, InfoPublik – Warga Kabupaten Banggai kini dapat mengakses sejumlah layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan hingga kepesertaan JKN-KIS, melalui satu aplikasi. Integrasi tersebut menjadi bagian dari transformasi digital Pemerintah Kabupaten Banggai yang juga mendukung pemantauan kinerja perangkat daerah secara real-time.
Upaya itu mengantarkan Pemkab Banggai meraih penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award 2026 sebagai pemerintah kabupaten/kota terbaik di Sulawesi Tengah. Prestasi tersebut diraih dua tahun berturut-turut, setelah pencapaian serupa pada 2025.
Dalam ajang yang diinisiasi tim peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Banggai Lesmana P. Kulab juga tampil sebagai pembicara untuk membagikan pengalaman penerapan transformasi digital di daerah. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria di Yogyakarta, Kamis (5/11/2026).
Lesmana menjelaskan, transformasi digital Banggai dibangun secara bertahap, mulai dari penyusunan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hingga pengembangan masterplan Smart City. Salah satu infrastruktur yang mendukung perubahan tersebut adalah Banggai Command Center, pusat kendali yang digunakan untuk menunjang pelayanan dan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Fasilitas itu didukung 482 kamera pengawas atau CCTV yang tersebar di Kota Luwuk. Keberadaan kamera pemantau tersebut membantu pemantauan situasi wilayah, termasuk mendukung aparat kepolisian dalam penanganan tindak kejahatan. “Sejak diimplementasikan, ini sangat membantu, terutama rekan-rekan di kepolisian dalam mengungkap tindak kejahatan di Kota Luwuk,” ujar Lesmana.
Selain mendukung pemantauan wilayah, Banggai Command Center dilengkapi sejumlah dashboard untuk memantau kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Melalui fitur tersebut, kepala daerah dapat mengakses informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja perangkat daerah secara real-time.
Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah memantau perkembangan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran dengan lebih cepat. Informasi yang tersedia juga dapat menjadi bahan pendukung pengambilan keputusan berdasarkan data. “Walaupun berada di Indonesia bagian timur yang cukup jauh, dengan segala keterbatasannya, kami juga sudah bisa menyampaikan informasi tersebut,” kata Lesmana.
Transformasi digital Banggai juga diarahkan untuk memangkas kebutuhan warga mendatangi kantor pelayanan. Sejumlah layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk administrasi kependudukan dan kepesertaan JKN-KIS, telah diintegrasikan ke dalam aplikasi Banggai Digital Service.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan dari telepon seluler tanpa harus mendatangi loket untuk setiap kebutuhan yang tersedia secara digital. “Jadi, cukup dari handphone, tidak perlu datang ke loket-loket, semuanya sudah bisa terlayani,” tutur Lesmana.
Integrasi layanan menjadi salah satu aspek penting dalam transformasi digital pemerintahan. Pemanfaatan teknologi tidak hanya ditujukan untuk membangun infrastruktur, tetapi juga menyederhanakan prosedur, mempercepat akses informasi, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pengalaman Banggai tersebut menjadi bagian dari pertukaran praktik baik antarpemerintah daerah dalam forum GM-DTGI Award 2026. Penghargaan ini diharapkan mendorong pemerintah daerah terus mengembangkan layanan digital yang terintegrasi, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
Tantangan berikutnya adalah memastikan infrastruktur dan aplikasi yang telah dibangun berjalan berkelanjutan, data dikelola secara aman, serta layanan digital semakin mudah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital tidak berhenti pada penghargaan, tetapi tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
(MC KAB. BANGGAI/Ilham A. Muhamad)
