Verifikasi lapangan penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (foto Fahmi)
Boalemo, InfoPublik - Wakil Bupati Boalemo, Lahmudin Hambali, mengapresiasi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, atas pendampingan kepada Tim Satuan Tugas Pengarusutamaan Gender (Satgas PUG) dalam verifikasi lapangan penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
Apresiasi tersebut disampaikan dalam verifikasi lapangan yang dihadiri Ketua DPRD Boalemo, Sekretaris Daerah Boalemo, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta perwakilan camat dan lurah. Kehadiran unsur pimpinan daerah dan perangkat pemerintahan tersebut menunjukkan pentingnya komitmen bersama dalam memperkuat Pengarusutamaan Gender (PUG) di Boalemo.
Lahmudin mengapresiasi dukungan dan pendampingan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dinilai penting dalam memperkuat kesiapan pemerintah kabupaten menghadapi proses verifikasi.
Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan PUG tidak hanya tertuang dalam dokumen kebijakan, tetapi juga diwujudkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Verifikasi Lapangan PPE tahun 2026 menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Boalemo untuk menunjukkan komitmen, kelembagaan, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan daerah. Proses ini sekaligus menjadi ruang evaluasi untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperkuat agar pelaksanaan PUG semakin efektif dan berkelanjutan.
Yana Suleman menekankan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan PUG. Pengarusutamaan Gender bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas PPPA-PMD, melainkan merupakan strategi pembangunan yang membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.
"Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, serta penyusunan analisis gender melalui Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah mampu merespons kebutuhan perempuan dan laki-laki secara proporsional," kata Yana, Sabtu (24/10/2026).
Menurutnya, penguatan PUG membutuhkan komitmen pimpinan daerah, dukungan kebijakan dan penganggaran, serta pelaksanaan program yang terkoordinasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Melalui pendampingan Pemerintah Provinsi Gorontalo dibawah pimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan di Boalemo, diharapkan pelaksanaan PUG semakin terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong kabupaten dan kota untuk menjadikan Penghargaan Parahita Ekapraya bukan sekadar target memperoleh penghargaan, melainkan sebagai momentum memperkuat kualitas kebijakan dan pelayanan publik yang responsif gender, inklusif, serta berorientasi pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. (mcgorontaloprov/fahmi)
