Biro PBJ Gorontalo Ingatkan Kerja Sama Pemprov-Pemkab/Pemkot

Kota Gorontalo, InfoPublik - Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Amir Hadju menegaskan, penguatan koordinasi tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Amir Hadju juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja, koordinasi lintas wilayah, serta komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Standardisasi layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan menjadi perhatian penting agar kualitas layanan pengadaan semakin merata di seluruh wilayah Gorontalo," kata Amir Hadju pada rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026, Senin (19/10/2026).

Dalam rapat ini juga membahas persiapan Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) se-Provinsi Gorontalo serta pemenuhan bukti dukung Monitoring Center for Prevention (MCSP) dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2026.

Kegiatan di Ruang Rapat Huyula, Provinsi Gorontalo, dihadiri oleh pejabat administrator dan pengawas Biro PBJ, pejabat fungsional, staf pelaksana, PPPK, serta tenaga outsourcing di lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Gorontalo.

Air menjelaskan tiga agenda utama yang dibahas dalam rapat tersebut, yaitu evaluasi realisasi fisik dan keuangan program serta kegiatan Biro PBJ, persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi UKPBJ Tahun 2026, dan pembahasan pemenuhan data dukung MCSP serta ITKP Tahun 2026.

Dalam arahannya, Amir Hadju menyampaikan tiga poin strategis yang menjadi instruksi dan penegasan kepada seluruh jajaran Biro PBJ.

Pertama, percepatan evaluasi pasca-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Seluruh jajaran diminta bergerak cepat dalam menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyelesaikan finalisasi input dan pemutakhiran data pada aplikasi terkait.

Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan mencegah terjadinya keterlambatan realisasi kegiatan.

Kedua, penguatan sinergi melalui Rapat Koordinasi UKPBJ se-Provinsi Gorontalo. Rencana pelaksanaan Rakor UKPBJ Tahun 2026 diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi seluruh UKPBJ di wilayah Provinsi Gorontalo untuk membahas berbagai tantangan dan mencari solusi atas hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengadaan barang/jasa.

Ketiga, pemenuhan target bukti dukung MCSP dan ITKP Tahun 2026. Amir menekankan bahwa tahun 2026 merupakan tahun awal pelaksanaan target Indeks Tata Kelola Pengadaan periode 2026–2029. Oleh karena itu, seluruh bukti dukung yang diperlukan harus dikumpulkan, diverifikasi, dan dipastikan kelengkapannya secara cermat sebelum batas waktu yang ditentukan.

"Pemenuhan bukti dukung tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penguatan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta bebas dari praktik gratifikasi," tutur Amir.

Seluruh jajaran juga didorong untuk bekerja secara proaktif dalam memastikan setiap indikator dan persyaratan penilaian dapat dipenuhi dengan baik.

Setelah penyampaian arahan Kepala Biro, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu oleh Rasam Sabaya selaku Kepala Bagian LPSE, Frie Bilakonga selaku Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi, serta Ricie Abdulah selaku Kepala Bagian Pengelolaan PBJ.

Diskusi tersebut menjadi wadah bagi peserta untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah tindak lanjut terhadap persiapan Rakor UKPBJ dan pemenuhan bukti dukung MCSP serta ITKP Tahun 2026. Melalui pembahasan bersama ini, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh jajaran dalam menyelesaikan target kinerja yang telah ditetapkan.

Amir Hadju mengajak seluruh jajaran Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk menjadikan rapat evaluasi dan persiapan Rakor tersebut sebagai fondasi dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan pengadaan.

“Mari kita jadikan rapat evaluasi dan persiapan Rakor ini sebagai fondasi kuat untuk melompat lebih tinggi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Tetap jaga integritas, tingkatkan profesionalisme, dan optimalkan seluruh layanan pengadaan berbasis digital,” ujar Amir. (mcgorontaloprov/romy)