Batam, InfoPublik – Wali kota Batam, Amsakar Achmad mendorong, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperkuat pengelolaan usaha, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas pemasaran agar mampu bersaing dan berkembang.
Demikian pernyataan itu disampaikan Amsakar saat membuka Workshop UMKM Penerima Subsidi Margin Kota Batam di Hotel Nagoya Hill, Lubuk Baja, Selasa (20/10/2026).
Dalam kegiatan bertema Menuju UMKM Naik Kelas: Berdaya Saing, Pintar Kelola, Berani Tumbuh, dan Amanah Angsuran itu, Ia juga menyerahkan secara simbolis plakat bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM penerima program pembiayaan.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pelaku UMKM, juga berperan penting dalam mendorong kemajuan daerah.
“Pembangunan itu prinsipnya tiga hal, yakni mengadakan yang belum ada, meningkatkan yang sudah ada, dan memberdayakan komunitas atau masyarakat yang berada pada posisi marjinal. Pemberdayaan UMKM adalah jalan utama agar usaha rakyat bisa bangkit dan tumbuh seiring dengan industri besar,”imbuhnya.
Pihaknya menekankan, terdapat lima aspek yang perlu diperkuat agar UMKM Batam mampu bersaing dan terhubung dengan ekosistem industri daerah. Kelima aspek tersebut meliputi tata kelola usaha, kapasitas SDM, akses permodalan, kualitas produk dan kemasan, serta pemasaran.
Dirinya juga memaparkan, sejumlah indikator ekonomi Batam. Pada semester I 2026, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 7,28 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan pada 2025 turun menjadi 3,81 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 83,8.
Di sisi investasi, nilainya di Batam pada semester I 2026 mendekati Rp40 triliun. Menurut Amsakar, capaian tersebut membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Peserta lokakarya diminta, memanfaatkan fasilitas pembiayaan secara optimal, mengelola usaha dengan baik, serta memenuhi kewajiban angsuran sesuai ketentuan. Pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan pemasaran digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, termasuk wisatawan dan pelaku usaha yang beraktivitas di Batam.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Helwin Yunus menyatakan, program pembiayaan subsidi margin hasil kerja sama Pemerintah Kota Batam dan BRK Syariah telah membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro sejak diluncurkan pada Juni 2026.
Hingga pertengahan Oktober 2026, program dengan subsidi margin 0 persen dan plafon pembiayaan maksimal Rp20 juta per pelaku usaha tersebut mencatatkan outstanding pembiayaan lebih dari Rp1,1 miliar. Capaian ini diharapkan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan program tersebut.
“Program subsidi margin ini merupakan wujud sinergi Pemko Batam dan BRK Syariah sebagai perantara keuangan berbasis syariah. Kami optimistis akses permodalan ini mampu meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja informal, serta memperkuat daya saing produk UMKM lokal,” kata Helwin.
Melalui program pembiayaan subsidi margin, dukungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan pembekalan pengelolaan usaha, Pemerintah Kota Batam berharap pelaku UMKM semakin mampu mengembangkan bisnis secara profesional, memperluas pasar, serta berkontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.(Humas Diskominfo Batam/Ahmad Nusur/Eyv)