Pemprov Riau Selektif Susun Program 2027, Pelayanan Dasar Jadi Prioritas

Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan pelayanan dasar masyarakat, terutama kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, dan infrastruktur, tetap menjadi prioritas dalam penyusunan program dan anggaran 2027 meski ruang fiskal daerah terbatas.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan kondisi keuangan daerah menuntut pemerintah lebih cermat menentukan program yang akan dilaksanakan. Setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita harus menyesuaikan program 2027 dengan kondisi keuangan yang ada. Jangan kita membuat anggaran besar sementara uangnya tidak ada, yang penting program yang kita kerjakan benar-benar menyentuh masyarakat,” kata SF Hariyanto saat menerima audiensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan pelayanan dasar. Pembiayaan kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, hingga pembangunan dan perbaikan infrastruktur tetap menjadi perhatian sesuai kemampuan keuangan daerah.

SF Hariyanto secara khusus menegaskan pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah yang harus diselesaikan, termasuk pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Pelayanan dasar ini wajib harus kita selesaikan, ini tanggung jawab kita. Kalau perlu makan tidak perlu makan, yang penting untuk biaya kesehatan ada semuanya,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov Riau akan menyesuaikan program dan anggaran agar belanja daerah diarahkan pada kebutuhan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Riau, Raja Isyam Azwar, menilai perhatian Pemprov Riau terhadap pelayanan dasar menunjukkan pemerintah tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat meski menghadapi keterbatasan anggaran.

Menurut Raja Isyam, sejumlah program yang dibahas dalam pertemuan tersebut mencakup BPJS Kesehatan, penanganan kemiskinan dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta perbaikan infrastruktur jalan.

“Tadi beliau sampaikan ada program BPJS, kemudian ada program tentang kemiskinan dan daerah-daerah miskin yang tingkat kemiskinannya tinggi juga mendapatkan perhatian. Satu lagi tentang perbaikan infrastruktur jalan, menurut saya itu juga sangat baik,” katanya.

Raja Isyam mengatakan PWI Riau memahami kondisi keuangan daerah. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan bagi PWI dalam menyesuaikan pelaksanaan program organisasi agar tetap berjalan tanpa menambah beban pemerintah daerah.

“Biasanya kita mendapat support full dari Pak Gubernur dan Provinsi, tetapi kita akan berusaha meskipun kondisi kita prihatin. Kita tetap akan memberikan yang terbaik dan mencari solusi supaya tidak memberatkan daerah,” katanya.