Kota Padang Perkuat Kesiapsiagaan Bencana hingga Tingkat Kelurahan
Padang, Infopublik – Pengalaman Kota Padang menghadapi berbagai bencana mendorong pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat hingga tingkat paling bawah.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan kesiapsiagaan menjadi kebutuhan penting bagi daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber Seminar Kebencanaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah (Komwil) I di Hotel Santika Padang, Rabu (30/9/2026).
Seminar tersebut diikuti delegasi dari 24 kota anggota Komwil I Apeksi. Forum menjadi ruang berbagi pengalaman antarpemerintah kota dalam menghadapi risiko bencana sekaligus memperkuat kerja sama penanggulangannya.
Fadly menjelaskan posisi Kota Padang di kawasan Ring of Fire membuat wilayahnya menghadapi beragam ancaman bencana, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi hingga tsunami.
Karena itu, menurut dia, strategi kebencanaan tidak dapat hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana terjadi. Pemerintah dan masyarakat perlu membangun kesiapan sebelum bencana, termasuk melalui sistem peringatan dini, pelatihan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Pengalaman menghadapi bencana menjadi pembelajaran penting untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan BPBD dan kesiapsiagaan masyarakat hingga tingkat paling bawah,” ujar Fadly.
Fadly juga memaparkan upaya pemulihan Kota Padang setelah bencana yang terjadi pada 2025. Dalam proses tersebut, Pemerintah Kota Padang memperoleh dukungan pemerintah pusat sekitar Rp4 triliun untuk pembangunan dan pemulihan sejumlah infrastruktur yang terdampak, termasuk bendungan.
Selain pemulihan infrastruktur, Pemko Padang menyiapkan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah daerah melakukan pengadaan lahan untuk pembangunan hunian tetap yang didukung Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Danantara, serta sektor swasta.
Sebanyak 533 unit hunian dialokasikan untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak. Penyediaan hunian tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pemulihan pascabencana tidak berhenti pada perbaikan sarana fisik, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan secara layak.
Menurut Fadly, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya membangun sistem kebencanaan yang terintegrasi. Infrastruktur yang tangguh perlu berjalan bersama dengan kesiapan masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah merespons kondisi darurat secara cepat.
Seminar kebencanaan Komwil I Apeksi juga menghasilkan penguatan kerja sama antarkota. Pemerintah kota yang tergabung dalam Komwil I Apeksi menandatangani perjanjian kerja sama untuk membantu daerah yang mengalami bencana.
Penandatanganan dilakukan para Kepala Pelaksana BPBD dari 24 kota anggota Komwil I Apeksi. Kolaborasi tersebut menjadi upaya membangun mekanisme dukungan antardaerah ketika terjadi bencana, baik dalam penanganan maupun pemulihan.
Kegiatan turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Padang Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Padang Didi Aryadi, Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam, Sekretaris Komwil I Apeksi Muhammad Sofyan, pimpinan OPD, serta camat dan lurah se-Kota Padang.
Seminar juga menghadirkan Ketua LKAAM Sumatra Barat Fauzi Bahar yang merupakan Wali Kota Padang periode 2004–2014, serta perwakilan BNPB dan BPBD Sumatra Barat sebagai narasumber.
Kerja sama antarkota tersebut memperluas pendekatan penanggulangan bencana dari sekadar respons lokal menjadi jejaring dukungan antarpemerintah daerah. Dengan kesiapan infrastruktur, sistem peringatan dini, aparatur yang terlatih, dan masyarakat yang memiliki kapasitas menghadapi risiko, pemerintah daerah dapat memperkuat ketangguhan wilayah dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
(Mul)
~ 📤 by Ju
