Di Tengah Efisiensi, Pemprov Riau Prioritaskan Penyelesaian Tunda Bayar

Pekanbaru, InfoPublik — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diselesaikan pada 2025.

Penyelesaian tunda bayar tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyesuaian struktur anggaran di tengah upaya Pemprov Riau melakukan pengendalian dan efisiensi belanja.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (23/9/2026).

“Pada saat yang sama, Pemerintah Daerah juga masih memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diselesaikan pada Tahun 2025,” ungkap SF Hariyanto.

Menurutnya, kewajiban tersebut telah diperhitungkan dalam APBD 2026 agar penyelesaiannya dapat dilakukan bersamaan dengan pengendalian belanja dan keberlanjutan program pembangunan daerah.

“Karena itu, dalam APBD Tahun Anggaran 2026 telah dialokasikan anggaran untuk penyelesaian tunda bayar,” katanya.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan, mengatakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026 menjadi bagian dari evaluasi terhadap struktur anggaran yang telah berjalan.

Menurutnya, pembahasan selanjutnya akan memperhatikan dokumen pendukung serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Hal ini sejalan dengan Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Riau pada Pasal 19 Ayat (1),” ujarnya.

Parisman mengatakan pembahasan akan melibatkan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Riau untuk mencermati seluruh materi perubahan APBD.

“Setelah dilakukannya Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 disampaikan, kita dapat melakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” katanya.