Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau bersama Kapolres Pangkep AKBP Aditya Pradana dan unsur Forkopimda memantau ketersediaan BBM di salah satu SPBU di wilayah Pangkep, Jumat (11/9/2026).
Pangkep, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkajene dan Kepulauan dan Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi memantau distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Jumat (11/9/2026).
Dalam pemantauan tersebut, Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, mengecek ketersediaan BBM, khususnya Pertalite dan Solar.
Berdasarkan keterangan pengelola SPBU, pasokan Pertalite dan Solar di lokasi tersebut sekitar 16 kiloliter (KL) per hari.
“Tadi subuh sudah diisi 8 KL, mobil kedua akan mengisi lagi siang ini,” kata Yusran.
Ia berharap seluruh SPBU di Kabupaten Pangkep, terutama yang menyalurkan Pertalite dan Solar, segera melakukan pengisian kembali ketika persediaan mulai menipis agar tidak menimbulkan antrean panjang.
“Kami harapkan setiap SPBU di Pangkep, khususnya Pertalite dan Solar, segera terisi agar tidak menyebabkan antrean dan kemacetan,” ujarnya.
Yusran juga berharap distribusi BBM oleh Pertamina di wilayah Sulawesi Selatan berjalan lancar sehingga penumpukan kendaraan di SPBU dapat diminimalkan.
“Untuk saat ini kalau dibilang aman, mungkin aman karena ada penyampaian dari pihak manajer bahwa akan ada pengisian lagi sebentar. Semoga bisa mengurai antrean dan kemacetan,” katanya.
Pemkab Pangkep bersama Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi akan melanjutkan pemantauan ke sejumlah SPBU lainnya untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan.
Kapolres Pangkep, AKBP Aditya Pradana, mengatakan pengawasan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan instansi terkait.
Menurutnya, aparat juga akan menindaklanjuti apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran BBM.
“Ini merupakan kolaborasi dan kerja sama untuk menyelidiki dugaan-dugaan penyimpangan. Kalau ada penyimpangan, tentu akan kami sesuaikan dengan aturan pusat untuk penindakan,” tegasnya.
(Mcpangkep/FAI)
