- Oleh MC KOTA BATAM
- Jumat, 22 November 2024 | 10:53 WIB
:
Oleh MC KOTA BATAM, Sabtu, 26 Oktober 2024 | 04:42 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 116
Batam, InfoPublik – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, menyambut baik pelaksanaan kegiatan Inovasi dan Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Kantor Wali Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), pada Kamis (24/10/2024).
Acara ini juga diisi dengan peluncuran program Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS untuk Katalog Elektronik Lokal Kota Batam Tahun Anggaran 2024 dan 2025, dengan rata-rata efisiensi sebesar 24,96 persen.
Jefridin menjelaskan bahwa konsolidasi ini diharapkan mampu mendukung penggunaan produk dalam negeri dengan pembelian kertas HVS yang dilakukan melalui mekanisme E-Purchasing sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Konsolidasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat penggunaan produk lokal, meningkatkan efisiensi anggaran, dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa,” kata Jefridin.
Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan mekanisme Clearing House dan Konsolidasi Pengadaan. Acara ini dihadiri oleh 250 peserta dari berbagai daerah.
Jefridin menekankan pentingnya inovasi ini untuk mengurangi risiko dalam proses pengadaan secara komprehensif serta mendukung efisiensi belanja pemerintah dan pemberdayaan produk dalam negeri.
“Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu pilar pembangunan nasional yang tidak hanya berfokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga kualitas dan integritas pelayanan publik,” ujar Jefridin.
Ia berharap, tata kelola pengadaan yang lebih baik akan memperkuat kolaborasi antar pihak yang terlibat, memastikan setiap proses pengadaan berjalan sesuai aturan, dan menghilangkan potensi penyimpangan.
“Melalui forum seperti ini, kita dapat memperkuat kolaborasi dan memastikan bahwa seluruh proses pengadaan berjalan sesuai dengan regulasi, sehingga dapat meningkatkan tata kelola pemerintah daerah dan kapabilitas pihak yang terlibat dalam pengadaan,” tambahnya.