Tim Kementerian Kehutanan bersama unsur TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat menertibkan 88 hektare kebun sawit ilegal di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah. (foto: Humas Kemenhut)
Sukamara, InfoPublik – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat menertibkan 88 hektare (ha) kebun sawit ilegal di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah. Dalam operasi tersebut, tim menumbangkan 11.180 pohon sawit.
Penertiban itu juga menghasilkan kesediaan 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan secara ilegal untuk menghentikan aktivitasnya secara sukarela. Sebanyak 28 pondok kerja yang digunakan di kawasan tersebut juga dibongkar secara mandiri oleh para penggunanya.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengapresiasi kesediaan para penggarap menghentikan aktivitas serta dukungan masyarakat dan tokoh adat setempat. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut harus diikuti pengawasan konsisten agar kawasan konservasi tidak kembali dikuasai secara ilegal.
“Kesediaan para pelaku menghentikan aktivitasnya secara sukarela patut kita hargai. Ada nilai yang lebih besar dari penumbangan 11 ribu pohon sawit, yaitu tumbuhnya kesadaran untuk menghormati hukum dan menjaga alam," kata Dwi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Januanto, dukungan masyarakat dan tokoh adat menunjukkan bahwa perlindungan hutan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Karena itu, pengelola kawasan bersama unsur terkait diminta memastikan pengawasan berjalan efektif, mencegah penguasaan kembali, dan mempercepat pemulihan ekosistem.
"Kami mendorong pengelola kawasan bersama seluruh unsur terkait untuk memastikan pengawasan berjalan secara konsisten, mencegah penguasaan kembali, dan mempercepat pemulihan ekosistem. Jangan sampai iktikad baik dan dukungan masyarakat berakhir sia-sia karena lemahnya pengawasan dan adanya pembiaran. Apabila ditemukan unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan dan pembiaran yang memenuhi ketentuan hukum, proses pertanggungjawaban akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Kawasan konservasi adalah amanah negara untuk melindungi kehidupan, dan amanah itu tidak boleh dikompromikan,” tegas Januanto.
Operasi tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan melalui Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan dan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan. Turut terlibat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kodim 1014/Pangkalan Bun, Polres Sukamara, Kejaksaan Negeri Sukamara, KPHP Sukamara-Lamandau, serta masyarakat Desa Kartamulia dan tokoh adat setempat.
Penertiban ini merupakan tindak lanjut penanganan perkara kebakaran hutan di SM Lamandau oleh Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan. Dalam proses penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan telah memeriksa 43 penggarap ilegal untuk memperoleh keterangan terkait perkara tersebut.
Pelaksanaan penertiban mengedepankan pendekatan persuasif dengan melibatkan masyarakat dan Demung sebagai pemangku adat Dayak. Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran bersama untuk menghentikan penguasaan dan pemanfaatan kawasan secara ilegal.
Upaya tersebut diperkuat dengan kearifan lokal dan nilai penghormatan terhadap alam dalam tradisi masyarakat Dayak, termasuk Kaharingan. Keterlibatan pemangku adat dan dukungan masyarakat setempat berperan mendorong kesediaan para penggarap menghentikan aktivitas secara sukarela sehingga penertiban berlangsung tertib tanpa menimbulkan konflik baru.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menegaskan penghentian perkebunan ilegal diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada ekosistem gambut SM Lamandau.
“Peristiwa kebakaran hutan di SM Lamandau menjadi perhatian serius kami, mengingat kawasan ini memiliki ekosistem gambut yang rentan terhadap kerusakan dan kebakaran berulang," ujarnya.
Rudianto mengatakan penghentian aktivitas perkebunan ilegal menjadi prasyarat agar pemulihan ekosistem dapat berjalan dan fungsi konservasi kawasan kembali terjaga. Ia juga mengapresiasi dukungan Bupati Sukamara, tokoh adat, dan seluruh instansi terkait dalam pelaksanaan penertiban.
"Bersama Ditjen KSDAE, kami terus berkoordinasi untuk menyiapkan pemulihan ekosistem. Kami berharap langkah penghentian aktivitas secara sukarela ini juga diikuti pihak lain yang masih memanfaatkan kawasan konservasi secara ilegal," ungkap Rudianto.
"Bagi yang tetap melakukan pelanggaran, kami akan mengambil tindakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan melalui koordinasi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan, serta pengelola kawasan menyiapkan pemulihan ekosistem pada lahan seluas 88 hektare tersebut.
Pemulihan direncanakan melalui revegetasi menggunakan jenis tumbuhan asli setempat untuk memperbaiki tutupan vegetasi, habitat satwa liar, dan fungsi hidrologis gambut. Pengawasan pascapenertiban juga menjadi bagian penting untuk memastikan proses pemulihan tidak kembali terganggu aktivitas ilegal.
Kementerian Kehutanan menempatkan perlindungan SM Lamandau sebagai bagian dari upaya menjaga kawasan konservasi sekaligus memulihkan ekosistem yang tertekan akibat aktivitas manusia dan kebakaran hutan. Hutan gambut Lamandau memiliki kekayaan hayati, menjaga keseimbangan tata air, serta menjadi penyangga kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Menjaga kawasan tersebut berarti memastikan warisan alam tetap memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.
